Page 221 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 APRIL 2020
P. 221

Title          PEMERINTAH DAN DPR DITUDING TIDAK BEREMPATI, BEGINI RESPONS FIRMAN
                              SOEBAGYO
               Media Name     jpnn.com
               Pub. Date      20 April 2020
               Page/URL       https://www.jpnn.com/news/pemerintah-dan-dpr-dituding-tidak-berempati- begini-
                              respons-firman-soebgyo
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive

















               Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR Firman Soebagyo mengajak berpikir
               menggunakan pikiran  secara jernih dalam menyikapi pembahasan Omnibus Law
               RUU Cipta Kerja yang digagas pemerintah.

               Firman memastikan dalam RUU itu pemerintah dan DPR mengedepankan dan
               memikirkan nasib pekerja informal dan yang menganggur.

               "Ada persoalan besar yang harus diperjuangkan yaitu pekerja informal yang masih
               begitu besar jumlahnya. Apalagi, sesudah pandemi Covid-19 ini akan makin banyak
               pengangguran baru," kata Firman dalam keterangannya, Senin (20/4).

               Ia menjelaskan jumlah pekerja informal dan yang menganggur ada sekitar 70
               persen dari tenaga kerja.

               Sementara, yang formal atau sudah bekerja hanya 30 persen. Menurutnya, serikat
               buruh (SB) yang ada sekarang anggotanya tidak lebih dari lima juta orang. Mereka
               sudah puluhan tahun memiliki kepastian hidup serta jaminan kerja.

               "Oleh karena itu sudah saatnya negara hadir untuk memikirkan dan menyiapkan
               lapangan kerja bagi yang belum bekerja," ungkap politikus Partai Golkar itu.

               Menurut dia, negara punya kewajiban untuk menyiapkan lapangan kerja bagi para
               mahasiswa.

               Selain itu, kata dia, untuk mahasiswa yang akan lulus juga harus mendapatkan
               kesempatan kerja yang sama.

               Patut disyukuri, kata Firman, di tengah kesulitan akibat pandemi Covid-19,
               pemerintah masih menyediakan Kartu Prakerja. Baik itu untuk yang sudah tidak
               kerja akibat pemutusan hubungan kerja (PHK), yang dirumahkan, maupun angkatan
               kerja baru.






                                                      Page 220 of 248.
   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226