Page 219 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 APRIL 2020
P. 219

Title          MINTA KARTU PRAKERJA JOKOWI DIBATALKAN, PBNU: ITU JADI MADHARAT DAN SUBHAT
               Media Name     wartaekonomi.co.id
               Pub. Date      20 April 2020
                              https://www.wartaekonomi.co.id/read282021/minta-kartu-prakerja-jokowi- dibatalkan-
               Page/URL
                              pbnu-itu-jadi-madharat-dan-subhat
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Negative










               Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) meminta pemerintah menghentikan dan
               mengkaji ulang program pelatihan kerja secara daring atau online yang menjadi
               bagian dari Program Kartu Prakerja Presiden Joko Widodo (Jokowi).


               Ketua PBNU, Aizzudin Abdurrahman, mengatakan bahwa skema penyaluran bantuan
               dalam bentuk pelatihan kerja berbasis daring salah kaprah di masa pandemi virus
               corona. Karena itu, tokoh yang akrab disapa Gus Aiz ini meminta program ini harus
               segera dihentikan untuk dikaji ulang.

               "Program kartu prakerja ini menjadi madharat (kerugian) dan subhat (samar) di
               tangan orang-orang yang tidak tepat. Mumpung belum terlalu jauh, harus
               dihentikan untuk ditata ulang lagi. Ini sangat mungkin disalahgunakan oleh pihak-
               pihak tertentu yang memiliki kepentingan yang dapat merugikan masyarakat dan
               negara. Apalagi, dikelola secara arogan dan keminter (sok pintar)," kata Gus Aiz,
               Senin (20/4/2020).


               Secara teknis, Gus Aiz melanjutkan, apa yang dirancang dan digarap oleh Tim Kartu
               Prakerja tidak beda dengan startup, unicorn, decacorn, dan sejenisnya. Mengolah
               profil pengguna, memanfaatkan algortihm, dan membuat role agent antara penjual
               dan pembeli atau penyedia barang dan penyewa.

               "Ini juga bisa menjadi contoh buruknya pendataan kependudukan di negara ini,"
               tuturnya.

               Menurut dia, program yang membutuhkan anggaran sebesar Rp20 triliun, sebanyak
               Rp5,6 triliun di antaranya untuk pelatihan daring ini penuh konflik kepentingan
               (conflict of interest).


               "Ini menelan biaya rakyat puluhan trilliun dan hanya berputar di segelintir orang,
               sedangkan masyarakat Indonesia hanya dijadikan user. Penerima Program Prakerja
               dijadikan objek," urainya.

               Dia mengatakan, jika program ini diteruskan dan makin tidak terkendali, ke depan
               dapat dipastikan masyarakat Indonesia bekerja secara mekanik yang dikontrol oleh
               mereka.







                                                      Page 218 of 248.
   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224