Page 67 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 APRIL 2020

Title KARTU PRAKERJA, PENYELAMAT ATAU SEKADAR PEMBOROSAN ANGGARAN?
Media Name kompas.com
Pub. Date 20 April 2020
https://money.kompas.com/read/2020/04/20/073400926/kartu-prakerja-peny elamat-
Page/URL
atau-sekadar-pemborosan-anggaran-
Media Type Pers Online
Sentiment Positive

JAKARTA, - Banyak pihak menilai bantuan yang diberikan kepada masyarakat
melalui program Kartu Prakerja tak efisien dan berisiko hanya menjadi pemborosan
anggaran .

Pasalnya, Rp 5,6 triliun dana bantuan yang diberikan pemerintah untuk 5,6 juta
peserta penerima manfaat program Kartu Prakerja akan mengalir ke kantong-
kantong lembaga pelatihan . Mereka mayoritas adalah startup yang bekerja sama
dengan pemerintah tersebut sekaligus menjadi penyedia pelatihan yang dilakukan
secara online.

Pemerintah sendiri mengalokasikan anggaran untuk Kartu Prakerja Rp 20 triliun.
Jumlah tersebut meningkat dua kali lipat dari rencana awal Rp 10 triliun lantaran
program Kartu Prakerja kini beralih haluan dari program jaring pengaman untuk
pencari kerja menjadi bantuan sosial bagi pihak-pihak yang kehilangan pekerjaan di
tengah pandemik virus corona.

Alokasi anggaran Kartu Prakerja itu memiliki porsi sekitar 4,9 persen dari total
keseluruhan anggaran pemerintah untuk penanganan pandemi yang sebesar Rp
405,1 triliun.

Dari jumlah anggaran sebesar Rp 20 triliun itu, Rp 19,88 triliun digunakan untuk
manfaat dan insentif kepada masyarakat yang nominalnya masing-masing Rp 3,55
juta untuk 5,6 juta peserta yang mendaftar di prakerja.go.id dan dipilih acak sesuai
sistem Kartu Prakerja. Sisanya, digunakan untuk operasional program.

Penyelamat di tengah gelombang PHK? Pandemik virus corona (covid-19) telah
membuat aktivitas perekonomian di beberapa sektor terhenti. Hal tersebut turut
berdampak pada pekerja. Kementerian Ketenagakerjaan pun menyampaikan,
berdasarkan data terkini, sekitar 2,8 juta pekerja telah terdampak pandemik virus
corona, baik mereka yang dirumahkan dengan pemangkasan upah atau tak diberi
upah sama sekali, atau bahkan mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Total jumlah yang terdampak, berdasarkan data Kemenaker dan BPJS
Ketenagakerjaan semua ada 2,8 juta. Ini tentu sangat berat kondisi tenaga kerja,
dan akan terus bertambah jumlah ini," ujar Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan
dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan Bambang Satrio Lelono dalam video

Page 66 of 248.