Page 68 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 APRIL 2020
P. 68
conference, Senin (13/4/2020).
Secara lebih rinci dia memaparkan, berdasarkan catatan Kemenaker dari asosiasi
dunia usaha dan industri, jumlah pekerja formal yang terkena PHK mencapai
212.394 orang. Sementara itu, sebanyak 1,2 juta pekerja dirumahkan, dengan
kondisi bisa saja tidak diberi upah sama sekali oleh perusahaan, atau upahnya
dipangkas.
Adapun untuk pekerja sektor informal, data Kemenaker menunjukkan sebanyak
282.000 orang yang terdampak pandemik virus corona.
"Sementara kami juga dapatkan data BPJS Ketenagarkejaan jumlah pekerja formal
yang dirumahkan sebanyak 454.000 dan yang di-PHK 537.000," jelas Satrio.
Satrio mengatakan, data tersebut telah diberikan kepada Project Management Office
(PMO) Kartu Prakerja.
Data tersebut telah dikurasi, dan diharapkan sebagian besar pekerja yang terdaftar
tersebut diharapkan mendaftar program Kartu Prakerja dan mendapatkan manfaat
berupa pelatihan dan insentif yang telah disediakan pemerintah.
"Data itu akan diverifikasi dengan data dukcapil, Kemendikbud, dan data
kementerian lain. Karena harapannya yang sudah dapat Kartu Prakerja tidak dapat
bantuan sosial lain agar merata di seluruh pekerja lain yang terdampak," ujar dia.
Pelatihan Kartu Prakerja di Skill Academy milik Ruangguru Pelatihan Kartu Prakerja
di Skill Academy milik Ruangguru Program Kartu Prakerja tak efisien Direktur
Eksekutif Institute Development of Economic and Finance (Indef) Tauhid Ahmad
menilai, penggunaan anggaran Rp 5,6 triliun tersebut tidak efisien. Pasalnya,
besaran anggaran tidak sesuai dengan kualitas pelatihan yang diberikan secara
online.
"Masalahnya banyak lembaga individu yang memberi kuliah, pelatihan, gratis.
Tinggal cari di Youtube pelatihan gratis. Dosen juga ngasih kuliah gratis," ujar
Tauhid ketika dihubungai beberapa waktu lalu.
Besaran anggaran tersebut pun setara dengan alokasi anggaran Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi pada APBN 2019 yang sebesar
Rp 5,27 triliun, meski tahun ini besaran anggaran tersebut telah menyusut jadi Rp
3,19 triliun.
"Dan kita nggak membayangkan, biaya pemberdayaan desa itu untuk masyarakat
desa yang dimanfaatkan secara riil face to face.
Sayang sekali uang dimanfaatkan untuk itu padahal orang bisa berpartisipasi secara
gratis," lanjut Tauhid.
Page 67 of 248.
