Page 115 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 OKTOBER 2019
P. 115
untuk diputuskan mana angka yang sesuai dan baik," kata Andri di Balai Kota, Senin
(14/10).
Selain survei ke pasar tradisional, survei tambahan juga dilakukan di tiga pasar
modern pada pekan ini.
Survei itu dilakukan untuk mengetahui harga-harga barang dan jasa yang tidak ada
di pasar tradisional seperti peralatan rumah tangga dan sewa rumah.
"Pekan ini insya Allah selesai survei di tiga pasar modern untuk tambahan
komponen yang tidak ada di pasar tradisional," ungkapnya.
Menanggapi keinginan pilihan penggunaan rumus penentuan UMP yang berbeda di
antara buruh dan pengusaha, Andri menegaskan akan berupaya adil untuk bisa
mengakomodir keduanya.
Kedua dasar hukum yang di dalamnya terdapat rumus penentuan UMP ialah UU No
13 tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan serta Peraturan Pemerintah No 78 tahun
2015.
Dalam PP 78/2015, pemerintah daerah menggunakan komponen inflasi serta
pertumbuhan ekonomi untuk penetapan UMP. Sementara pada UU digunakan angka
KHL serta inflasi untuk penetapan UMP.
"Ya kami berupaya untuk memfasilitasi semua. Makanya, kami menyurvei KHL
supaya ini juga objektif juga bisa menjadi dasar. Berapa sih KHL saat ini,"
pungkasnya.
Page 114 of 116.
