Page 59 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 OKTOBER 2019
P. 59

Title         KEMNAKER PASTIKAN BELUM ADA DRAFT REVISI UU KETENAGAKERJAAN
                Media Name    merdeka.com
                Pub. Date     14 Oktober 2019
                              https://www.merdeka.com/peristiwa/kemnaker-pastikan-belum-ada-draft-re visi-uu-
                Page/URL
                              ketenagakerjaan.html
                Media Type    Pers Online
                Sentiment     Positive










               Merdeka.com - Kementerian Ketenagakerjaan memastikan revisi Undang-Undang
               Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) belum ada.
               Masyarakat diminta untuk tidak termakan isu yang beredar seputar draft revisi UU
               Ketenagakerjaan.

               Sebagaimana diketahui, lini media massa dan media sosial sempat diramaikan isu
               revisi UU Ketenagakerjaan. Bahkan, isu ini sempat diangkat kalangan Serikat
               Pekerja/Serika Buruh (SP/SB) saat melakukan unjuk rasa beberapa waktu lalu.

               "Perlu diketahui bahwa tidak ada RUU tentang itu (UU Ketenagakerjaan). Jangankan
               RUU, konsep juga belum ada. Yang beredar di sosmed terkait revisi UU
               Ketenagakerjaan adalah tidak benar, bahkan bisa dibilang hoaks," kata Kepala Biro
               Hukum Kemnaker, Budiman di Jakarta, Jumat (4/10).

               Budiman mengatakan, selama ini perbaikan UU Ketenagakerjaan masih menampung
               kajian. Pemerintah masih mengumpulkan aspirasi seluruh pemangku kepentingan
               sebagai bahan perbaikan UU Ketenagakerjaan.

               "Pemerintah sudah bolak-balik bertemu dengan pengusaha dan serikat
               pekerja/buruh. Pemerintah terus membuka ruang dialog dan menerima masukan
               dari berbagai pihak," kata Budiman.

               Budiman mengingatkan, masyarakat harus lebih berhati-hati menyikapi segala
               informasi yang beredar, agar tidak termakan informasi yang tidak bisa
               dipertanggungjawabkan.

               Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kemnaker, Soes Hindharno, menambahkan,
               Kemnaker masih melakukan kajian terkait berbagai usulan perubahan atas UU
               Ketenagakerjaan. Arah perubahan itu sendiri adalah transformasi ekosistem
               ketenagakerjaan dari yang rigit/kaku menjadi fleksibel.

               "Indikator ekosistem ketenagakerjaan yang fleksibel masih sangat diperlukan, dan
               diharapkan melalui UU Ketenagakerjaan baru, ekosistem ketenagakerjaan Indonesia
               lebih kompetitif dibandingkan negara lain," terang Soes. [paw]




                                                       Page 58 of 116.
   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64