Page 26 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 JULI 2019
P. 26

Salah satu fasilitas yang diberikan adalah pengurangan penghasilan neto sebesar
               60% dari jumlah penanaman modal berupa aktiva tetap berwujud termasuk tanah
               yang digunakan untuk kegiatan usaha utama, yang dibebankan dalam jangka waktu
               tertentu.

               Kedua, bagi WP badan dalam negeri yang menyelenggarakan kegiatan praktik kerja,
               pemagangan, atau pembelajaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan
               sumber daya manusia berbasis kompetensi diberikan pengurangan penghasilan
               bruto paling tinggi 200% dari dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan

               tersebut.

               Adapun yang dimaksud dengan praktik kerja dan pemagangan, seperti yang
               tertuang dalam penjelasan beleid tersebut adalah praktik kerja atau pemagangan
               pada tempat usaha WP Badan yang menyediakan fasilitas praktik kerja atau
               pemagangan.

               Peserta praktik kerja atau pemagangan terdiri atas siswa, pendidik, atau tenaga
               kependidikan di sekolah menengah kejuruan atau madrasah aliyah kejuruan,
               mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan di perguruan tinggi program diploma
               pada pendidikan vokasi, serta peserta latih, instruktur, atau tenaga kepelatihan di
               balai latihan kerja.

               Selain itu, pihak lain yang masuk dalam pengertian tersebut adalah perorangan

               yang tidak terikat hubungan kerja dengan pihak manapun yang dikoordinasikan oleh
               kementerian ketenagakerjaan.

               Ketiga , WP Badan dalam negeri yang melakukan kegiatan penelitian dan
               pengembangan tertentu di Indonesia diberikan pengurangan penghasilan bruto
               paling tinggi 300% dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan penelitian
               dan pengembangan tertentu di Indonesia yang dibebankan dalam jangka waktu
               tertentu.

               Pemerintah juga menyebutkan bahwa detail mengenai tiga bentuk fasilitas fiskal di

               atas akan diatur dalam peraturan menteri keuangan atau PMK.
















                                                       Page 25 of 65.
   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31