Page 230 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 FEBRUARI 2020

Title OMNIBUS LAW RUU CIPTA KERJA, PEKERJA LEBIH RENTAN DI-PHK
Media Name kompas.com
Pub. Date 15 Februari 2020
https://nasional.kompas.com/read/2020/02/15/06361691/omnibus-law-ruu-c ipta-kerja-
Page/URL
pekerja-lebih-rentan-di-phk
Media Type Pers Online
Sentiment Negative

JAKARTA, - Pemerintah memperlonggar aturan bagi pengusaha untuk melakukan
pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada pekerja/buruh. Hal tersebut diketahui
berdasarkan penelusuran Kompas.com pada Jumat (14/2/2020) atas draf omnibus
law RUU Cipta Kerja yang resmi diserahkan pemerintah kepada DPR.

Kompas.com telah mengonfirmasi perihal draf RUU Cipta Kerja itu ke sejumlah
pimpinan Badan Legislasi DPR pada Kamis (13/2/2020). Adapun draf tersebut
diperbandingkan dengan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
khusus pada poin pemutusan hubungan kerja yang dibahas pada pasal 150 - 152.

Pada draf RUU Cipta Kerja pasal 151 direvisi menjadi sebagai berikut:

(1) Pemutusan hubungan kerja dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antara
pengusaha dengan pekerja/buruh.
(2) Dalam hal kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai,
penyelesaian pemutusan hubungan kerja dilakukan melalui prosedur.

Sementara itu, pada aturan sebelumnya pelaksanaan PHK sebisa mungkin dihindari
terlebih dahulu. Aturan yang dimaksud ada di pasal 151 UU Nomor 13 Tahun 2003
sendiri mengatur tiga poin soal PHK, yakni:

(1) Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah,
dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan
hubungan kerja.
(2) Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja tidak
dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan
oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau dengan pekerja/buruh
apabila pekerja/buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat
pekerja/serikat buruh.
(3) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benar-benar
tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan
hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari
lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industri.

Kemudian, draf RUU Cipta Kerja menghapus pasal 152 yang ada pada UU Nomor
13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Page 229 of 336.