Page 231 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 FEBRUARI 2020
P. 231
Pasal yang dihapus ini berbunyi: "Permohonan penetapan pemutusan hubungan
kerja diajukan secara tertulis kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan
industrial disertai alasan yang menjadi dasarnya".
Lalu, draf RUU Cipta Kerja memasukkan satu pasal baru yang disebut pasal 151 A.
Pasal ini berbunyi sebagai berikut:
Kesepakatan dalam pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal
151 ayat (1) tidak diperlukan dalam hal: a. pekerja/buruh masih dalam masa
percobaan kerja; b. pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur
dalam perjanjian kerja, peraturan perusahan, atau perjanjian kerja bersama dan
telah diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut;
c. pekerja/buruh mengundurkan diri atas kemauan sendiri; d. pekerja/buruh dan
pengusaha berakhir hubungan kerjanya sesuai perjanjian kerja waktu tertentu; e.
pekerja/buruh mencapai usia pensiun sesuai dengan perjanjian kerja, peraturan
perusahaan, atau perjanjian kerja bersama; f. pekerja/buruh meninggal dunia; g.
perusahaan tutup yang disebabkan karena keadaan memaksa (force majeur); atau
h. perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan niaga.
Diberitakan, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto
menyerahkan draf RUU Omnibus Law Cipta Kerja kepada Ketua DPR Puan
Maharani, Rabu (12/2/2020).
"Dalam kesempatan ini Pak Menko dan para menteri menyampaikan bahwa
omnibus law Cipta Kerja akan terdiri dari 79 UU, 15 bab, dengan 174 pasal yang
akan dibahas di DPR," kata Puan.
Puan menjelaskan, RUU Cipta Kerja terdiri atas 79 undang-undang dengan 15 bab
dan 174 pasal. Ia mengatakan, pembahasan omnibus law RUU Cipta Kerja akan
melibatkan tujuh komisi di DPR.
Selanjutnya, draf dan surpres yang telah diserahkan akan melalui mekanisme DPR
untuk kemudian ditetapkan dalam paripurna.
"Akan melibatkan kurang lebih tujuh komisi dan nantinya akan dijalankan melalui
mekanisme yang ada di DPR. Apakah itu melalui Baleg atau Pansus karena
melibatkan tujuh komisi terkait untuk membahas 11 kluster yang terdiri dari 15 bab
dan 174 pasal," jelasnya.
Sebelum draf diserahkan ke DPR, Presiden Joko Widodo sudah punya target yang
cukup ambisius terkait penyelesaian kedua RUU omnibus law.
Ia berharap DPR bisa merampungkan pembahasan RUU Omnibus Law tentang
Perpajakan dan Cipta Kerja dalam waktu 100 hari kerja sejak draf itu diserahkan
oleh pemerintah..
Page 230 of 336.
