Page 273 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 FEBRUARI 2020
P. 273
Title INDOSAT PHK 500 KARYAWAN
Media Name detik.com
Pub. Date 15 Februari 2020
Page/URL https://finance.detik.com/bursa-dan-valas/4900257/indosat-phk-500-kary awan
Media Type Pers Online
Sentiment Negative
Jakarta - PT Indosat Tbk diterpa isu miring. Baru-baru ini, perusahaan telekomunikasi
tersebut dikabarkan telah menawarkan PHK kepada lebih kurang 500 karyawannya dari
berbagai unit kerja secara sepihak. Penawaran PHK serentak itu terjadi pada 14 Februari
2020 kemarin.
"Kami dari Serikat Pekerja memperkirakan sejumlah tersebut (500 orang) dan sampai saat
ini kami masih terus berkoordinasi secara internal di pusat maupun dengan rekan pengurus
cabang terkait pemecatan tersebut," ujar Ketua Bidang Humas dan Media Serikat Pekerja
Indosat periode 2019-2021 Ismu Hasyim kepada detikcom , Sabtu (15/2/2020).
Dihubungi secara terpisah, Presiden Serikat Pekerja Indosat R. Roro Dwi Handayani menilai
penawaran PHK terjadi sebab perusahaan tersebut kini tengah fokus melakukan pengalihan
pekerjaan dan perampingan organisasi.
"Diperkirakan terkait dengan rencana perusahaan untuk melakukan pengalihan pekerjaan
di fungsi Network Operation, dan perampingan organisasi," ungkap Roro.
Sayangnya, keputusan tersebut terjadi secara sepihak tanpa ada perundingan internal
terlebih dahulu.
"SP Indosat menyesalkan keputusan ini karena tidak dirundingkan dan disepakati secara
tertulis, padahal Undang-undang dan PKB yang berlaku di Indosat mewajibkan adanya
perundingan dan kesepakatan tertulis jika perusahaan ingin melakukan PHK, jadi yang
dilakukan Indosat ini adalah program PHK Ilegal," tuturnya.
Proses PHK pun terbilang singkat, karyawan hanya diberi waktu kurang lebih empat jam
untuk menandatangani formulir kesediaan PHK.
"Kami menyesalkan buruknya komunikasi dan perlakuan perusahaan kepada seluruh
karyawan, khususnya kepada yang terkena dampak keputusan ini. Karyawan diminta untuk
menandatangani form kesediaan PHK jika ingin mendapatkan benefit yang maksimal,"
sambungnya.
Pasalnya, bila menunda-nunda penandatanganan surat ketersediaan PHK itu, nilai
pesangon yang diterima karyawan bisa berkurang dari yang dijanjikan menjadi hanya senilai
pesangon yang ditetapkan dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan.
"Benefit akan terus menurun setiap beberapa hari, hingga sampai seminggu benefit hanya
senilai ketentuan pesangon pada UUK 13/2003, jadi PHK ini bersifat pemaksaan, karena
meski berupa penawaran, namun bagi yang menolak nantinya akan tetap diproses PHK
melalui pengadilan," pungkasnya. (fdl/fdl)
Page 272 of 336.
