Page 275 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 FEBRUARI 2020
P. 275
Title INDOSAT DIKABARKAN PHK 500 KARYAWAN
Media Name sinarharapan.co
Pub. Date 15 Februari 2020
Page/URL https://www.sinarharapan.co/ekonomi/read/13492/indosat_phk_500_karyawa n
Media Type Pers Online
Sentiment Negative
JAKARTA - PT Indosat Tbk diterpa isu miring. Baru-baru ini, perusahaan
telekomunikasi tersebut dikabarkan telah menawarkan PHK kepada lebih kurang 500
karyawannya dari berbagai unit kerja secara sepihak. Penawaran PHK serentak itu
terjadi pada 14 Februari 2020.
"Kami dari Serikat Pekerja memperkirakan sejumlah tersebut (500 orang) dan
sampai saat ini kami masih terus berkoordinasi secara internal di pusat maupun
dengan rekan pengurus cabang terkait pemecatan tersebut," kata Ketua Bidang
Humas dan Media Serikat Pekerja Indosat periode 2019-2021 Ismu Hasyim, Sabtu
(15/2/2020).
Terpisah, Presiden Serikat Pekerja Indosat R. Roro Dwi Handayani menilai
penawaran PHK terjadi sebab perusahaan tersebut kini tengah fokus melakukan
pengalihan pekerjaan dan perampingan organisasi."Diperkirakan terkait dengan
rencana perusahaan untuk melakukan pengalihan pekerjaan di fungsi Network
Operation, dan perampingan organisasi," kata Roro seperti dikutip detik.com.
Sayangnya, keputusan tersebut terjadi secara sepihak tanpa ada perundingan
internal terlebih dahulu."SP Indosat menyesalkan keputusan ini karena tidak
dirundingkan dan disepakati secara tertulis, padahal Undang-undang dan PKB yang
berlaku di Indosat mewajibkan adanya perundingan dan kesepakatan tertulis jika
perusahaan ingin melakukan PHK, jadi yang dilakukan Indosat ini adalah program
PHK Ilegal," tuturnya.
Proses PHK pun terbilang singkat, karyawan hanya diberi waktu kurang lebih empat
jam untuk menandatangani formulir kesediaan PHK."Kami menyesalkan buruknya
komunikasi dan perlakuan perusahaan kepada seluruh karyawan, khususnya kepada
yang terkena dampak keputusan ini. Karyawan diminta untuk menandatangani form
kesediaan PHK jika ingin mendapatkan benefit yang maksimal," ia mengatakan.
Pasalnya, bila menunda-nunda penandatanganan surat ketersediaan PHK itu, nilai
pesangon yang diterima karyawan bisa berkurang dari yang dijanjikan menjadi
hanya senilai pesangon yang ditetapkan dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan.
"Benefit akan terus menurun setiap beberapa hari, hingga sampai seminggu benefit
hanya senilai ketentuan pesangon pada UUK 13/2003, jadi PHK ini bersifat
pemaksaan, karena meski berupa penawaran, namun bagi yang menolak nantinya
akan tetap diproses PHK melalui pengadilan," ia menambahkan.(*).
Page 274 of 336.
