Page 319 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 FEBRUARI 2020

Title ANCAMAN OMNIBUS LAW BAGI PARA PEKERJA MENURUT KSPI
Media Name republika.co.id
Pub. Date 14 Februari 2020
https://nasional.republika.co.id/berita/q5ol0g409/ancaman-omnibus-law- bagi-para-
Page/URL
pekerja-menurut-kspi
Media Type Pers Online
Sentiment Positive

ANCAMAN OMNIBUS LAW BAGI PARA PEKERJA MENURUT KSPI
Ketua Departemen Komunikasi dan Media Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia
(KSPI), Kahar S Cahyono membeberkan pasal-pasal kontroversial di Omnibus Law
Cipta Kerja. Termasuk penghapusan pasal-pasal terkait ketenagakerjaan yang dinilai
akan berdampak kepada para pekerja atau kaum buruh.

Menurut Kahar, dalam RUU Cipta Kerja di Omnibus Law bab Ketenagakerjaan
disebutkan bahwa Pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan dihapus. "Dengan dihapusnya Pasal 59, maka penggunaan pekerja
kontrak bisa diperlakukan untuk semua jenis pekerjaan," kritik Kahar dalam
keterangan tertulisnya, Jumat (14/2).

Padahal, lanjut Kahar, dalam Undang-undang Ketenagakerjaan pekerja kontrak
hanya dapat digunakan untuk pekerjaan tertentu. Yakni, menurut jenis dan sifat
atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu. Di antaranya,
pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya.

"Juga pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu
lama dan paling lama tiga tahun, pekerjaan yang bersifat musiman atau pekerjaan
yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan.yang
masih dalam percobaan atau penjajakan," ungkapnya

Selain itu, Kahar menegaskan, pekerja kontrak tidak dapat digunakan untuk jenis
pekerjaan yang bersifat tetap. Dengan demikian, berdasarkan pasal ini, selain
pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan
selesai dalam waktu tertentu harus menggunakan pekerja tetap.

"Dengan dihapuskannya pasal 59, tidak ada lagi batasan seorang pekerja bisa
dikontrak. Akibatnya, bisa saja seorang pekerja dikontrak seumur hidup," terang
Kahar.

Kahar menambahkan, padahal dalam Pasal 59 UU Ketenagakerjaan juga diatur,
pekerja kontrak hanya dapat diadakan untuk paling lama dua tahun dan hanya
boleh diperpanjang satu kali untuk jangka waktu paling lama satu tahun. Setelah
itu, bisa dilakukan pembaharuan sebanyak satu kali untuk jangka waktu paling lama
dua tahun.

"Jika Omnibus Law disahkan, maka perusahaan akan cenderung mempekerjakan
buruhnya dengan sistem kontrak kerja. Tidak perlu mengangkat menjadi pekerja
tetap," keluh Kahar.

Page 318 of 336.