Page 321 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 FEBRUARI 2020
P. 321
(8) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan
Keputusan Menteri.
DPR secara resmi telah menerima surat presiden (surpres) beserta draf rancangan
undang-undang (RUU) Omnibus Law, Rabu (12/2). Ketua DPR Puan Maharani
menerima langsung draf RUU Omnibus Law dari Menteri Koordinator (Menko)
Perekonomian Airlangga Hartarto.
"Dalam kesempatan ini pak menko dan para menteri menyampaikan bahwa
Omnibus Law Cipta Kerja akan terdiri dari 79 RUU, 15 bab, dengan 174 pasal yang
akan dibahas di DPR," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (12/2).
Puan mengatakan, Omnibus Law yang ia terima hari ini tidak lagi disebut Cipta
Lapangan Kerja. Melainkan berubah menjadi Cipta Kerja.
"Jadi sudah bukan cipta lapangan kerja, cipker singkatannya, bukan cilaka, sudah
jadi cipker," ujarnya.
Puan menuturkan nantinya Omnibus Law Cipker akan melibatkan tujuh komisi dan
nantinya akan dijalankan melalui mekanisme yang ada di DPR. Mekanisme tersebut
antara lain bisa melalui baleg maupun pansus.
"Karena melibatkan tujuh komisi terkait untuk membahas 11 klaster yang terdiri dr
15 bab dan 174 pasal," ucapnya.
Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto berjanji, pemerintah bakal
menyosialisasikan Omnibus Law ke publik. Airlangga juga memastikan bahwa
pemerintah bakal melibatkan buruh dalam pembahasan Omnibus Law. Dirinya
mengatakan pemerintah melalui menteri tenaga kerja (menaker) sudah mengajak
sepuluh konfederasi untuk diajak berdiskusi.
"Jadi sepuluh konfederasi sudah diajak dialog dengan menaker dan tentunya ada di
bentuk tim dan demikian seluruhnya sudah diajak dalam sosialisasi," ungkapnya.
Airlangga mengaku tidak bisa memastikan kapan draf Omnibus Law mulai dibagikan
ke publik. Ia menyerahkan sepenuhnya mekanisme tersebut ke DPR. Ia
menambahkan, nantinya bentuk sosialisasi ke masyarakat juga bisa melalui rapat
dengar pendapat umum (RDPU) dalam setiap pembahasan Omnibus Law Ciptaker.
"Public hearing kan dilakukan mekanisme saat pembahasan di DPR, namanya
RDPU," ucap Ketua Umum Partai Golkar tersebut.
Wakil Presiden Ma'ruf Amin berharap pembahasan Omnibus Law Ciptaker antara
pemerintah dan DPR bisa lebih cepat. Ma'ruf pun berharap pembahasan RUU
Ciptaker bisa cepat seperti halnya RUU tentang KPK yang kurang lebih dua pekan.
Page 320 of 336.
