Page 89 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 NOVEMBER 2019
P. 89
Title SEBANYAK 15 KABUPATEN/KOTA TELAH AJUKAN USULAN UMK 2020
Media Name republika.co.id
Pub. Date 18 November 2019
https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/19/11/18/q165x5430- sebanyak-15-
Page/URL
kabupatenkota-telah-ajukan-usulan-umk-2020
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jabar, masih memproses
usulan upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2020. Menurut Kepala Disnakertrans
Jabar, Ade Afriandi, sampai dengan tanggal 18 November 2019 sudah ada 15
Kab/Kota yang mengirimkan rekomendasi UMK 2020 dari Bupati/Walkot kepada
Gubernur Jabar.
"Rekomendasi tersebut tembusannya ke Disnakertrans Jabar," ujar Ade kepada
Republika, Senin (18/11).
Saat ini, kata dia, penetapan UMK masih proses administrasi untuk dibahas oleh
Dewan Pengupahan Prov (DePeProv) Jabar.
"Sesuai kesepakatan dengan Anggota DePeProv untuk rapat pembahasa
Rekomendasi UMK akan dilaksanakan tanggal 19 November 2019," katanya.
Terkait penetapan UMK 2020, menurut Ade, sesuai Permenaker 15/2017 tentang
penetapan UMK maka penepatan dilakikan pada tanggal 21 November.
"Rapat DePeProv sendiri kan fungsinya membahas rekomendasi UMK dari Kab/Kota,
untuk dibuat rekomendasi kepada Gubernur tentang penetapan UMK," katanya.
Menanggapi kekhawatiran buruh terkait adanya aturan gubernur tak wajib
menetapkan UMK, Ade mengatakan,
wacana soal Gubernur tak wajib menetapkan UMK bukan karena SE Menaker RI
tanggal 16 Oktober 2019. Namun, sebenarnya diawali adanya perbedaan antara UU
13/2003 (pasal 89) dengan PP 78/2015 (pasal 46) dan Permenaker 15/2018 (pasal
10-11). Sehingga terbangun pendapat Gubernur wajib menetapkan UMP tapi tak
wajib menetapkan UMK.
Page 88 of 101.
