Page 95 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 NOVEMBER 2019
P. 95
Title 15 KABUPATEN/KOTA DI JABAR TELAH AJUKAN USULAN UMK 2020
Media Name republika.co.id
Pub. Date 18 November 2019
https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/19/11/18/q15ynh348- 15-
Page/URL
kabupatenkota-di-jabar-telah-ajukan-usulan-umk-2020
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Barat (Jabar) masih
memproses usulan upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2020. Menurut Kepala
Disnakertrans Jabar Ade Afriandi sampai dengan 18 November 2019 sudah ada 15
Kab/Kota yang mengirimkan rekomendasi UMK 2020 dari Bupati/Wali Kota kepada
Gubernur Jabar.
"Rekomendasi tersebut tembusannya ke Disnakertrans Jabar," ujar Ade kepada
Republika.co.id, Senin (18/11).
Saat ini, kata dia, penetapan UMK masih proses administrasi untuk dibahas oleh
Dewan Pengupahan Provinsi (DePeProv) Jabar.
"Sesuai kesepakatan dengan Anggota DePeProv untuk rapat pembahasa
Rekomendasi UMK akan dilaksanakan tanggal 19 November 2019," katanya.
Sesuai Permenaker 15/2017 tentang penetapan UMK, kata Ade, maka kueputusan
diambil pada 21 November. Ia mengatakan, rapat DePeProv fungsinya membahas
rekomendasi UMK dari Kab/Kota, untuk dibuat usulan kepada Gubernur Jabar
tentang penetapan UMK.
Menanggapi kekhawatiran buruh terkait adanya aturan gubernur tak wajib
menetapkan UMK, Ade mengatakan, wacana soal gubernur tak wajib menetapkan
UMK bukan karena SE Menaker RI tanggal 16 Oktober 2019. Namun, sebenarnya
diawali adanya perbedaan antara UU 13/2003 (pasal 89) dengan PP 78/2015 (pasal
46) dan Permenaker 15/2018 (pasal 10-11). Sehingga terbangun pendapat
Gubernur wajib menetapkan UMP tapi tak wajib menetapkan UMK.
"Permasalahannya bukan wajib tidak wajib, tetapi kita harus menyadari dengan
"Making Indonesia 4.0"," katanya.
Akibat dorongan Industri 4.0, kata dia, maka diperlukan pemikiran konsep/model
baru untuk menghadirkan sistem pengupahan yang menjamin buruh/pekerja
sejahtera dan industri berkesinambungan.
Oleh sebab itu, kata dia, diperlukan stakeholder ketenagakerjaan duduk bersama-
sama merumuskan konsep/model pengupahan sebagai bahan kebijakan gubernur
untuk bidang ketenagakerjaan di masa depan.
Page 94 of 101.
