Page 98 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 NOVEMBER 2019
P. 98
Title UMK KABUPATEN BEKASI DITETAPKAN RP4.498.961, BURUH KECEWA TAPI MENERIMA
Media Name sindonews.com
Pub. Date 18 November 2019
https://metro.sindonews.com/read/1460060/171/umk-kabupaten-bekasi-dite tapkan-
Page/URL
rp4498961-buruh-kecewa-tapi-menerima-1574080772
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Upah Minimum Kota (UMK) Kabupaten Bekasi 2020 ditetapkan sebesar
Rp4.498.961, Jumlah ini meningkat 8,51% dari tahun sebelumnya Rp4.146.126.
Dengan demikian, UMK Kabupaten Bekasi 2020 lebih rendah dari Kota Bekasi yang
ditetapkan sebesar Rp4.589.708 yang ditetapkan beberapa waktu lalu.
Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi, Edi Rochyadi mengatakan, besaran
itu telah disepakati bersama melalui pemungutan suara setelah sebelumnya tidak
tercapai secara musyawarah mufakat. "Saat ini besaran UMK 2020 tersebut sudah
dikirimkan ke Pemprov Jawa Barat untuk secepatnya ditetapkan," katanya kepada
wartawan, Senin (18/11/2019).
Menurut dia, sesuai dengan tata tertib Dewan Pengupahan Kabupaten Bekasi pasal
31 ayat 2 penetapan besaran UMK dilakukan berdasarkan pengambilan suara
terbanyak apabila musyawarah mufakat tidak disepakati anggota dewan
pengupahan. "Pemungutan disepakati dari unsur pemerintah, pengusaha, akademisi
dan serikat pekerja," ujarnya.
Edi menjelaskan ada dua usulan besaran UMK 2020 pertama diajukan pemerintah
daerah dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dengan mengacu pada
Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 mengenai pengupahan yakni sebesar
Rp4.498.961. Sedangkan usulan kedua diajukan oleh serikat pekerja tanpa
mengabaikan patokan KHL sebesar Rp4.606.913.
"Dari hasil pemungutan suara usulan pertama memperoleh 19 suara sementara
usulan kedua hanya enam suara," ungkapnya. Oleh karena itu, kata dia,
berdasarkan suara terbanyak maka UMK yang diputuskan adalah sebesar
Rp4.498.961 atau naik sebesar 8,51 persen dari UMK 2019 sebesar Rp4.146.126.
Edi mengaku putusan itu saat ini sudah dikirimkan ke Dinas Tenaga Kerja Provinsi
Jawa Barat untuk kemudian ditetapkan oleh Gubernur Jawa Barat. Saat ini,
Kabupaten Bekasi hanya menunggu salinan putusan dari Gubernur Jawa Barat
Page 97 of 101.
