Page 185 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 Mei 2019
P. 185
Wido mengatakan dalam aksi ini akan menyampaikan beberapa aspirasi buruh
diantaranya cabut PP 78 tahun 2015. Sejak PP 78 ini diberlakukan peran serikat
pekerja dalam menentukan upah buruh tidak ada andil.
Dikatakannya padahal sebelumnya kebijakan upah buruh ditentukan oleh tripartit
yaitu pemerintah, pengusaha dan serikat pekerja. Tapi sejak PP 78, upah buruh
ditentukan oleh pemerintah, sehingga kebebasan berserikat hilang.
Selain itu, lanjut Wido pihaknya juga mendesak pemerintah untuk mencabut out
sourcing dan pemagangan. Karena out sourcing dan pemagangan merupakan
bentuk perbudakan modern.
Mengenai upah, Wido juga berharap agar buruh di Kota Depok mendapatkan upah
yang layak, kami sudah punya hitung-hitungannya berdasarkan klasifikasi misalnya
untuk lajang dan yang sudah berkeluarga.
"Kami sudah punya hitung-hitungannya idealnya adalah di atas Rp8 juta," tegasnya.
Page 184 of 656.
