Page 531 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 Mei 2019
P. 531
Said melanjutkan dalam pertemuan itu pihaknya mendorong revisi PP Pengupahan.
Seperti diketahui, serikat buruh pernah mengajukan uji materi terhadap PP
Pengupahan, tapi kandas. Mahkamah Agung (MA) selalu memutus permohonan ini
tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard/NO). Padahal, selama ini serikat
buruh telah memprotes kehadiran PP Pengupahan. Kritik juga datang dari ILO.
"KSPI mengapresiasi Presiden Jokowi karena sepakat untuk merevisi PP
Pengupahan," kata Said Iqbal dalam jumpa pers di Jakarta, Senin (29/4/2019).
Dalam pertemuan itu secara tersirat Said melihat Presiden Jokowi mengungkapkan
PP Pengupahan diprotes kalangan buruh dan pengusaha. Tapi Presiden Jokowi ingin
memberi perlindungan terhadap buruh. Rencananya, pemerintah akan
mengumumkan perihal revisi PP Pengupahan ketika Mayday. Pembahasan revisi PP
Pengupahan akan dilakukan secara tripartit.
Said mengatakan sedikitnya ada 3 hal yang perlu diperhatikan dalam merevisi PP
Pengupahan. Pertama, mengembalikan hak berunding melalui dewan pengupahan.
Kedua, menghapus formula kenaikan upah minimum sebagaimana diatur saat ini
dalam PP Pengupahan. Ketiga, menjalankan upah minimum sektoral provinsi dan
kabupaten/kota secara menyeluruh.
Hal lain yang diminta serikat buruh yakni unit pidana perburuhan di lingkungan
Polri. Said mengatakan rencananya Kapolri akan meluncurkan uji coba unit pidana
perburuhan di Polda Metro Jaya pada Mayday 2019. Unit pidana perburuhan diyakini
akan memperkuat penegakan hukum ketenagakerjaan karena dinas
ketenagakerjaan dinilai tidak mumpuni menangani kasus ini.
"Selama ini kalau buruh mengadukan pidana perburuhan kepada kepolisian pasti
dilempar ke dinas ketenagakerjaan," ungkapnya.
Sebelumnya, dalam pertemuan itu, Ketua Umum KPBI Ilhamsyah mengatakan
mengusulkan 4 hal selain revisi PP Pengupahan. Pertama, membentuk unit pidana
perburuhan di kepolisian. Dalam pertemuan itu, Presiden Jokowi berjanji akan
segera menindaklanjutinya. Kedua, membangun tempat penitipan anak antara lain
di perusahaan skala besar dan kawasan industri.
Ilhamsyah menyampaikan kepada Presiden Jokowi kalangan buruh kesulitan untuk
merawat dan memberi kasih sayang kepada anak-anak mereka karena tidak
sanggup membayar pengasuh. Kebanyakan anak buruh dititipkan di kampung
halaman sehingga jauh dari orang tuanya. Adanya tempat penitipan anak di
perusahaan atau kawasan industri akan memudahkan buruh untuk memantau dan
memberi ASI bagi anaknya ketika waktu istirahat.
Dia mengatakan dalam menanggapi usulan ini Presiden Jokowi langsung
memerintahkan Menteri Ketenagkaerjaan, M Hanif Dhakiri, yang saat itu ikut dalam
pertemuan untuk membahasnya dalam rapat koordinasi. "Ini sederhana," kata
Page 530 of 656.
