Page 10 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 31 DESEMBER 2021

KEPUTUSAN ANIES DIGUGAT PENGUSAHA, UMP DKI YANG BARU DINILAI TIDAK
SAH

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI Jakarta menggugat Keputusan Gubernur DKI Jakarta
Nomor 1517 Tahun 2021 tentang Upah Minimum Pekerja (UMP) Tahun 2022.

Ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Apindo DKI Jakarta, Solihin, menilai keputusan itu tidak
sah dan tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 36 tahun 2021 tentang Pengupahan
yang merupakan turunan dari UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker).

"Keputusan tersebut juga tidak sejalan dengan rekomendasi Dewan Pengupahan DKI Jakarta, di
mana dua dari tiga unsur Dewan Pengupahan DKI Jakarta yaitu pengusaha dan pemerintah
merekomendasikan besaran kenaikan UMP harus sesuai PP Nomor 36 tahun 2021," tegas Solihin,
dalam konferensi pers, Kamis (30/12/2021).

1. Pemerintah diminta tegur Anies Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan,
mencanangkan Pembangunan Taman Literasi Martha Christina Tiahahu yang bertempat di
Taman Martha Christina Tiahahu, Blok M, Jakarta Selatan, Kamis (28/10/2021) (Dok,
Pemprov DKI Jakarta) Selain menggugat keputusan Gubernur Anies, Solihin juga meminta
kepada Kementerian Ketenagakerjaan untuk memberikan teguran kepada kepala daerah
yang telah melawan hukum regulasi Ketenagakerjaan, terutama pengupahan. Hal tersebut,
kata Solihin, berpotensi menimbulkan iklim tidak kondusif bagi dunia usaha dan
perekonomian Nasional.
2. Selanjutnya, Apindo juga meminta kepada menteri dalam negeri untuk memberikan
pembinaan atau sanksi kepada Anies Baswedan. Lantaran, dianggap tidak memahami
peraturan perundangan sehingga mengakibatkan melemahnya sistem pemerintahan.

"Sebagaimana amanat UU 23 tahun 2014, Pasal 373 yang intinya Pemerintah Pusat
melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,"
kata Solihin.

Suasana perkantoran (IDN Times/Umi Kalsum) Solihin juga mengimbau seluruh perusahaan
di Jakarta untuk tidak menerapkan revisi UMP DKI Jakarta 2022 sembari menunggu
Keputusan PTUN berkekuatan hukum tetap, dengan tetap mengikuti Keputusan Gubernur
DKI Jakarta Nomor 1395 Tahun 2021.

"Mengimbau seluruh perusahaan di Jakarta untuk tidak menerapkan revisi UMP DKI Jakarta
2022 sembari menunggu Keputusan PTUN berkekuatan hukum tetap, dengan tetap
mengikuti Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1395 Tahun 2021," terangnya.

3. Anies keluarkan Kepgub UMP baru Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat menemui
buruh di Kantor Balai Kota DKI Jakarta, Senin (29/11/2021). (dok. Pemprov DKI).

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan telah mengeluarkan Keputusan
Gubernur Nomor 1517 Tahun 2021 tentang Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022. Beleid itu
diteken pada Kamis, 16 Desember 2021.

"Menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2022 di Provinsi DKI Jakarta sebesar
Rp4.641.854 per bulan," bunyi aturan tersebut dikutip IDN Times, Senin (27/12/2021).

9