Page 9 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 31 DESEMBER 2021
P. 9
Judul Keputusan Anies Digugat Pengusaha, UMP DKI yang Baru Dinilai Tidak
Sah
Nama Media idntimes.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://www.idntimes.com/news/indonesia/uji-sukma-medianti-
1/keputusan-anies-digugat-pengusaha-ump-dki-yang-baru-dinilai-tidak-
sah
Jurnalis Uji Sukma Medianti
Tanggal 2021-12-31 07:36:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
neutral - Solihin (Ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Apindo DKI Jakarta) Keputusan tersebut
juga tidak sejalan dengan rekomendasi Dewan Pengupahan DKI Jakarta, di mana dua dari tiga
unsur Dewan Pengupahan DKI Jakarta yaitu pengusaha dan pemerintah merekomendasikan
besaran kenaikan UMP harus sesuai PP Nomor 36 tahun 2021
neutral - Solihin (Ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Apindo DKI Jakarta) Sebagaimana
amanat UU 23 tahun 2014, Pasal 373 yang intinya Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan
pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
neutral - Solihin (Ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Apindo DKI Jakarta) Mengimbau seluruh
perusahaan di Jakarta untuk tidak menerapkan revisi UMP DKI Jakarta 2022 sembari menunggu
Keputusan PTUN berkekuatan hukum tetap, dengan tetap mengikuti Keputusan Gubernur DKI
Jakarta Nomor 1395 Tahun 2021
neutral - Anies Rasyid Baswedan (Gubernur DKI Jakarta) Menetapkan Upah Minimum Provinsi
(UMP) Tahun 2022 di Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp4.641.854 per bulan
neutral - Anies Rasyid Baswedan (Gubernur DKI Jakarta) Pengusaha dilarang membayar upah
lebih rendah dari UMP yang ditetapkan pada poin pertama yakni Rp4.641.854 per bulan
Ringkasan
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI Jakarta menggugat Keputusan Gubernur DKI Jakarta
Nomor 1517 Tahun 2021 tentang Upah Minimum Pekerja (UMP) Tahun 2022. Ketua Dewan
Pimpinan Provinsi (DPP) Apindo DKI Jakarta, Solihin, menilai keputusan itu tidak sah dan tidak
sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 36 tahun 2021 tentang Pengupahan yang
merupakan turunan dari UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker).
8
