Page 113 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 31 DESEMBER 2021

KEMNAKER PASTIKAN TERUS LAKUKAN ANTISIPASI KEPULANGAN PMI KE
INDONESIA
Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan terus berkoordinasi dengan
berbagai pemangku kepentingan agar pekerja migran Indonesia (PMI) yang kembali ke Tanah
Air dapat menjalani berbagai prosedur yang ditentukan termasuk untuk menghadapi varian
Omicron.

Menjawab pertanyaansecara tertulis di Jakarta pada Kamis, Dirjen Pembinaan Penempatan
Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK) Suhartono memastikan
bahwa pemerintah memfasilitasi pengujian PCR dan penyediaan lokasi karantina bagi pekerja
migran yang kembali ke Indonesia.

"Kemnaker bersama K/L terkait lainnya selalu berkoordinasi dengan Satgas COVID-19 terkait
pelaksanaan penerimaan PMI di Tanah Air, terutama jika terjadi repatriasi dari negara
penempatan," kata Dirjen Binapenta dan PKK Suhartono.
Sebelumnya, Kementerian Kesehatan melaporkan beberapa kasus Omicron yang terdeteksi
adalah tenaga kerja Indonesia (TKI) yang kembali ke Tanah Air dari beberapa negara.

Terkait hal itu, Suhartono menegaskan bahwa penularan COVID-19 termasuk seluruh variannya
dapat terjadi kepada siapapun yang melakukan kontak erat dengan orang yang terpapar.

Oleh karena itu, Kemnaker melalui atase ketenagakerjaan di 12 negara penempatan serta
perwakilan Indonesia di banyak negara untuk mendorong PMI terus menerapkan protokol
kesehatan dan memastikan saat kembali memiliki hasil tes PCR yang negatif.

"Terus memberikan himbauan kepada para PMI agar menerapkan protokol kesehatan dan
memastikan bahwa PMI yang akan kembali ke Tanah Air telah memiliki hasil tes PCR negatif,"
tegasnya.

Selain itu, telah diterbitkan pula beberapa aturan baik di tingkat Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker), Keputusan Menaker sampai Keputusan Dirjen Binapenta dan PKK
terkait proses penempatan dan pemulangan PMI.

Pada 2021, Kemnaker juga telah menerbitkan dua prosedur operasi standar pelaksanaan
protokol kesehatan untuk proses pelatihan di BLK/LPK dan penempatan PMI di P3MI.

Sedangkan untuk pemulangan PMI, selain terdapat dalam Kepmenaker No. 294 tahun 2020, juga
diatur lebih rinci oleh Satgas Penanganan COVID-19.

"Kehadiran pemerintah dalam hal ini Kemnaker dalam hal melindungi PMI mulai dari proses
penempatan, masa penempatan dan pasca-penempatan atau kepulangan dengan melibatkan
berbagai stakeholder," demikian Suhartono.

112