Page 17 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 31 DESEMBER 2021
P. 17
3 PERNYATAAN PENGUSAHA YANG BAKAL GUGAT ANIES KE PENGADILAN
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tinggal menunggu waktu akan digugat oleh pengusaha
ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Anies bakal dibawa ke pengadilan atas Keputusan
Gubernur (Kepgub) Nomor 1517 Tahun 2021 tentang UMP Tahun 2022.
Lewat Kepgub tersebut Anies resmi merevisi UMP Jakarta 2022 sehingga naik 5,1% dari semula
0,85%. Berikut pernyataan pengusaha: Wakil Ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Apindo DKI
Jakarta Nurjaman memastikan pengusaha akan melakukan upaya hukum, dalam hal ini ke
Pengadilan Tata Usaha Negara.
Namun kapan tepatnya, dia belum memberi keterangan lebih lanjut. Yang jelas pengusaha akan
melakukan gugatan ke PTUN dalam waktu dekat.
Nurjaman menjelaskan pengusaha juga terbuka untuk melakukan upaya hukum lainnya jika
dimungkinkan. Jadi PTUN bukan satu-satunya langkah hukum yang diupayakan.
"Sebelum teman-teman bertanya kapan waktunya? dalam waktu dekat. Insyaallah dalam waktu
dekat kami akan melakukan upaya-upaya hukum tersebut melalui Pengadilan Tata Usaha Negara
atau hal lainnya yang dimungkinkan untuk bisa dilakukan upaya-upaya hukum," katanya dalam
konferensi pers, Kamis (30/12/2021).
Pengusaha mendorong Anies untuk membatalkan Kepgub tentang UMP DKI Jakarta 2022 yang
naik 5,1%. Dengan demikian UMP yang berlaku adalah yang kenaikannya 0,85%.
"Kami mohon kepada Gubernur DKI Jakarta untuk mencabut kembali tentang SK Gubernur 1517
mengenai upah minimum yang ditetapkan kemarin, dan menetapkan kembali dan menghidupkan
kembali SK Gubernur 1395," tuturnya.
Nurjaman menjelaskan bahwa Apindo DKI Jakarta sudah mengirim surat ke Anies mengenai
keberatan pengusaha soal revisi UMP. Sayang surat tersebut belum berbalas.
"Kami sudah melayangkan surat kepada Bapak Gubernur untuk tidak melakukan revisi tapi
ternyata jawabannya belum sampai juga SK Gub keburu turun. Kamu tidak patah arang terus
saja melakukan upaya-upaya yang terbaik untuk dunia usaha dan untuk kita semuanya,"
jelasnya.
Baru-baru ini pihaknya kembali mengirim surat ke Anies, berharap suara pengusaha didengarkan
menyangkut upah minimum DKI tahun depan.
"Kami juga kemarin melayangkan surat kembali DPP Apindo DKI Jakarta, melayangkan surat
kembali kepada Gubernur atas keberatan terkait dengan SK 1517 mengenai upah minimum DKI
Jakarta karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di
Republik Indonesia," tambahnya.
16
