Page 22 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 31 DESEMBER 2021
P. 22

Judul               Apindo Segera Ajukan Gugatan
                Nama Media          Warta Kota
                Newstrend           Upah Minimum 2022
                Halaman/URL         Pg3
                Jurnalis            m27
                Tanggal             2021-12-31 06:07:00
                Ukuran              96x103mmk
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 18.720.000

                News Value          Rp 56.160.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Negatif




              Narasumber
              neutral - Solihin (Ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) APINDO DKI Jakarta) Keputusan tersebut
              juga tidak sejalan dengan rekomendasi Dewan Pengupahan DKI Jakarta, dimana 2 dari 3 unsur
              Dewan Pengupahan DKI Jakarta yaitu Pengusaha dan Pemerintah merekomendasikan besaran
              kenaikan UMP harus sesuai PP No.36 tahun 2021



              Ringkasan

              Asosiasi  Pengusaha  Indonesia  (Apindo)  DKI  Jakarta  bakal  segera  menggugat  Keputusan
              Gubernur (Kepgub) DKI Jakarta Nomor 1517 Tahun 2021. Keputusan tersebut terkait penetapan
              Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2022 sebesar Rp. 4.641.854, setara dengan
              kenaikan 5,1 persen. Gugatan tersebut dilakukan lantaran dinilai tidak sah mengingat penetapan
              UMP dalam regulasi terbaru tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36
              tahun 2021 tentang Pengupahan.



              APINDO SEGERA AJUKAN GUGATAN

              Asosiasi  Pengusaha  Indonesia  (Apindo)  DRI  Jakarta  bakal  segera  menggugat  Keputusan
              Gubernur (Kepgub) DKI Jakarta Nomor 1517 Tahun 2021. Keputusan tersebut terkait penetapan
              Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2022 sebesar Rp. 4.641.854, setara dengan
              kenaikan 5,1 persen.

              Gugatan tefsebut dilakukan lantaran dinilai tidak sah mengingat penetapan UMP dalam regulasi
              terbaru tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 tahun 2021 tentang
              Pengupahan.

              Ketua  Dewan  Pimpinan  Provinsi  (DPP)  APINDO  DKI  Jakarta,  Solihin,  mengatakan  Keputusan
              Gubernur  No.  1517  tahun  2021  tersebut  bertentangan  dengan  PP  No.36  tahun  2021  yang
              merupakan  regulasi  resmi  Pemerintah  Republik  Indonesia  mengenai  Pengupahan  dan  telah
              melewati batas waktu penerbitan UMP 2022 pada 21 November 2021.


                                                           21
   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27