Page 23 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 31 DESEMBER 2021
P. 23
"Keputusan tersebut juga tidak sejalan dengan rekomendasi Dewan Pengupahan DKI Jakarta,
dimana 2 dari 3 unsur Dewan Pengupahan DKI Jakarta yaitu Pengusaha dan Pemerintah
merekomendasikan besaran kenaikan UMP harus sesuai PP No.36 tahun 2021," ucap Solihin
dalam keterangan tertulis, Kamis (30/12).
Merespon terbitnya Keputusan Gubernur No.1517 tahun 2021, Apindo DKI Jakarta akan
mengajukan gugatan, ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terhadap Pemprov DKI Jakarta.
Sebelumnya.
Apindo telah meminta Kementerian Ketenagakerjaan RI untuk memberikan teguran kepada
Kepala Daerah yang telah melawan hukum regulasi Ketenagakerjaan, terutama Pengupahan,
karena hal tersebut berpotensi menimbulkan iklim tidak kondusif bagi dunia usaha dan
perekonomian Nasional.
Selain itu juga meminta kepada Menteri Dalam Negeri untuk memberikan pembinaan atau sanksi
kepada Kepala Daerah, Gubernur DKI Jakarta yang tidak memahami peraturan perundangan
sehirrgga mengakibatkan melemahnya sistem pemerintahan, sebagaimana amanat UU 23 tahun
2014, Pasal 373 yang intinya Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan *
terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Hal lainnya adalah enggu-gat aturan revisi tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)
jika Gubernur DKI benar-benar mengimplementasikan regulasi perubahan tersebut dan
menghimbau seluruh perusahaan di Jakarta untuk tidak menerapkan revisi UMP DKI Jakarta
2022 sembari menunggu Keputusan PTUN berkekuatan hukum tetap, dengan tetap mengikuti
Keputusan Gubernur DKI Jakarta no. 1395 Tahun 2021. (m27)
22
