Page 207 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 31 DESEMBER 2021
P. 207
"Karena efeknya ini sampai ke pedagang warteg dan usaha-usaha kecil. Saya kasian kepada
buruh juga, tetapi sekarang kita juga harus sadar, kita baru menghadapi pandemi yang sangat
luar biasa. Nah kita harus berikan yang rasional. Saya minta dasarnya apa saja," ujarnya.
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta pun telah menerima keputusan gubernur DKI
Jakarta terkait Upah Minimum Provinsi (UMP) yang dinaikkan sebesar 5,1 persen ini.
Ketua Umum Kadin DKI Jakarta, Diana Dewi menjelaskan, pihaknya menerima keputusan UMP
2022 dari Pemprov DKI tersebut dengan syarat.
Kadin DKI menekankan harus ada turunan dari Pergub tersebut berbentuk Surat Keputusan
Dinas Tenaga Kerja (SK Disnaker) yang mengatur terkait ruang bagi pengusaha yang belum
mampu agar bisa mengajukan kelonggaran dengan menggunakan aturan sebelumnya.
Hal ini sudah sesuai dengan pembahasan kalangan pengusaha dengan Pemerintah Provinsi DKI
Jakarta.
"Pergub yang baru akan ada turunannya yaitu SK Disnaker, yang isinya apabila ada perusahaan
yang tidak dapat mengikuti Pergub revisi maka diperbolehkan mengacu kepada Pergub
1395/2021," ujarnya.
206
