Page 209 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 31 DESEMBER 2021
P. 209
"Mengenai UMP sudah ada peraturannya lewat Kemenaker yang menerbitkan regulasi yang
tentunya ditindaklanjuti oleh masing-masing kepala daerah," kata Airlangga dalam acara
Konferensi Pers Refleksi Capaian 2021 dan Outlook Ekonomi 2022, Kamis (30/12/2021).
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP)
tahun 2022 jadi Rp 4.641.854. Angka ini naik Rp 225.667 atau 5,1 persen dari tahun lalu.
Anies pun meminta agar aturan ini segera diikuti. Jika tidak, maka ia mengancam akan
menjatuhkan sanksi kepada perusahaan yang melanggar.
Hal ini tertuang dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1517 Tahun 2021 tentang Upah
Minimum Provinsi (UMP) 2022 yang diteken sejak 16 Desember 2021 lalu.
Anies mengatakan dalam diktum ketiga Kepgub tersebut, perusahaan wajub membuat skala
pengupahan untuk semua karyawannya yang bekerja lebih dari satu tahun dan kemampuan
perusahaan.
"Pengusaha dilarang membayar lebih rendah dari UMP," demikian bunyi diktum keempat.
Lalu, dalam diktum kelima Anies menyatakan pengusaha yang sudah membayar upah lebih tinggi
dari UMP sekarang, tidak boleh menurunkan nilainya.
"Perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam diktum ketiga, keempat,
dan kelima dikenakan sanksi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," ujar Anies
dalam Kepgubnya.
208
