Page 55 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 agustus 2019
P. 55

Title          PENGEMPLANGAN GAJI PMI DI SAUDI DIDUGA AKIBAT PENYALAHGUNAAN VISA
               Media Name     antaranews.com
               Pub. Date      06 Agustus 2019
                              https://www.antaranews.com/berita/997484/pengemplangan-gaji-pmi-di-sau di-diduga-
               Page/URL
                              akibat-penyalahgunaan-visa
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive










               Jakarta - Kasus pengemplangan gaji pekerja migran Indonesia (PMI) yang baru-
               baru ini ditangani Konsulat Jenderal RI (KJRI) Jeddah, diduga terjadi akibat
               penyalahgunaan visa yang dipakai untuk masuk ke Arab Saudi.

               Sebagian PMI melaporkan mereka diberangkatkan dengan visa ziarah, namun diberi
               kartu izin menetap dan bekerja di Saudi. KJRI Jeddah menyebut PMI tidak betah
               bekerja karena merasa tertekan dan upah yang diterima tidak sesuai dengan
               kesepakatan.

               Menurut Pelaksana tugas harian Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan
               Badan Hukum Indonesia (PWNI-BHI) Kementerian Luar Negeri RI Judha Nugraha,
               persoalan ini perlu dilihat secara komprehensif mengingat Keputusan Menteri
               Tenaga Kerja RI No. 260 Tahun 2015, wilayah Timur Tengah tertutup bagi
               penempatan pekerja pengguna perseorangan atau pengguna sektor domestik.

               "Kami tengarai, banyak warga kita yang berangkat ke Timur Tengah bekerja tidak
               sesuai prosedur karena memang sudah kita tutup. Ketika mereka kerja tidak sesuai
               prosedur, maka mereka tidak dilindungi hak-haknya karena mereka tidak punya
               kontrak kerja," kata Judha dalam taklimat media di Jakarta, Selasa.

               Tanpa adanya kontrak kerja, para pekerja migran ini rawan dilanggar hak-haknya,
               sehingga harus dibantu ditangani oleh KJRI Jeddah.

               Dalam keterangan tertulisnya, KJRI Jeddah menyatakan bahwa penanganan
               tunggakan upah yang menumpuk menjadi lebih rumit saat para pekerja migran
               Indonesia diminta melakukan cap jempol di atas surat yang mereka tidak pahami
               isinya, agar para pengguna jasa terhindar dari kewajiban membayar upah bulanan.

               "Itulah kompleksitas kasus yang kita hadapi karena pekerja migran kita yang
               berangkat ke sana nonprosedural, artinya tidak dibekali dengan informasi yang
               lengkap mengenai apa itu migrasi yang aman dan sesuai prosedur. Lalu, ketika ada
               masalah mereka tidak tahu ke mana harus mengadu sehingga ketika mereka
               disodori suatu dokumen, bahkan mereka mungkin tidak paham dengan isinya ya
               mereka asal cap tentu saja," kata dia.






                                                       Page 54 of 56.
   50   51   52   53   54   55   56   57