Page 51 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 agustus 2019
P. 51
Title KEMLU MINTA PENGIRIMAN TKI YANG GAJINYA DIKEMPLANG MAJIKAN DI JEDDAH DIUSUT
Media Name detik.com
Pub. Date 06 Agustus 2019
https://news.detik.com/berita/4655021/kemlu-minta-pengiriman-tki-yang- gajinya-
Page/URL
dikemplang-majikan-di-jeddah-diusut
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Jakarta - Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Jeddah berhasil mencairkan
gaji pekerja migran Indonesia (PMI) tenaga kerja Indonesia (TKI) yang dikemplang
majikan sekitar Rp. 7,6 miliar. Kemlu menduga TKI yang menjadi korban itu
berangkat tidak sesuai prosedur.
Plh Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia
Kemlu, Judha Nugraha mengatakan wilayah Timur Tengah tertutup bagi
penempatan pekerja pengguna perseorangan atau disebut sebagai pengguna sektor
domestik. Hal itu sesuai dengan Permenaker 260 tahun 2015.
"Sehingga banyak yang kami tengarai, banyak warga kita yang berangkat ke Timur
Tengah bekerja, tentu tidak sesuai dengan prosedur karena memang sudah kita
tutup," kata Judha Nugraha di Kompleks Kemlu, Pejambon, Gambir, Jakarta Pusat,
Selasa (6/8/2019).
"Kompleksitas kasus yang kita hadapi karena pekerja migran kita yang berangkat
kesana tadi kami sampaikan unprocedural," ujarnya.
Karena tidak sesuai prosedur, menurut Judha, para TKI tidak mendapatkan
informasi seperti hak-hak pekerja dan tidak mengerti dokumen mengenai gaji yang
disodorkan untuk dicap. Terlebih, para TKI tidak memiliki kontrak kerja sehingga
memperumit proses penagihan gaji yang ditahan.
"Artinya yang sesuai prosedur tentunya ada pembekalan, ada informasi yang
diberikan sebelum keberangkatan di Indonesia antara lain apa saja hak-hak mereka,
apa saja fungsi dari kontrak kerja. Banyak yang tidak mengetahui, informasi-
informasi tersebut sehingga ketika mereka disodorkan suatu dokumen, dicap
bahkan mereka mungkin tidak paham dengan isinya ya mereka asal cap,"
sambungnya.
Karena itu, Judha mengimbau masyarakat Indonesia yang ingin menjadi TKI tidak
memaksakan diri berangkat ke negara yang telah dimoratorium. Sebab, akan
membuat proses perlindungan akan semakin kompleks dan sulit.
Judha mengatakan Pemerintah Indonesia juga mendorong penegakan hukum jika
terindikasi memenuhi unsur-unsur pidana tindak pidana perdagangan orang sesuai
dengan UU Nomor 21 tahun 2007.
Page 50 of 56.
