Page 134 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 SEPTEMBER 2021
P. 134

Ringkasan

              Kecewa dengan sikap perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK, warga
              Desa Lametuna, Kecamatan Kodeoha, Kabupaten Kolaka Utara menutup akses jalan para pekerja
              dan distribusi logistik ke Basecamp PT Monodon Pilar Nusantara. Basecamp perusahaan tersebut
              terletak  di  lokasi  pembangunan  bandara  di  Dusun  I  Desa  Lametuna.  Warga  setempat  juga
              menanam pohon pisang di tengah jalan. Sebagai simbol kekecewaan mereka ke perusahaan.



              PERUSAHAAN PHK KARYAWAN, WARGA TUTUP JALAN MENUJU LOKASI
              PEMBANGUNAN BANDARA

              Kecewa dengan sikap perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK, warga
              Desa Lametuna, Kecamatan Kodeoha, Kabupaten Kolaka Utara menutup akses jalan para pekerja
              dan distribusi logistik ke Basecamp PT Monodon Pilar Nusantara.

              Basecamp  perusahaan  tersebut  terletak  di  lokasi  pembangunan  bandara  di  Dusun  I  Desa
              Lametuna.  Warga  setempat  juga  menanam  pohon  pisang  di  tengah  jalan.  Sebagai  simbol
              kekecewaan mereka ke perusahaan.

              Karmin (45 tahun) warga yang melakukan penutupan akses jalan menuturkan, aksi tersebut
              merupakan buntut dari sikap perusahaan yang memberhentikan anaknya bernama Erlan. Serta
              beberapa  tenaga  kerja  lainnya.  Tanpa  membayar  uang  lembur  mereka  selama  dua  bulan.
              Terhitung sejak Juli dan Agustus 2021.

              "Sejak bulan lalu anak saya dan beberapa tenaga kerja lokal lainnya diberhentikan dengan hanya
              menerima  upah  Rp  2  juta,"  kata  Karmin  kepada  Telisik.id  --jaringan  Suara.com,  Sabtu
              (25/9/2021).
              "Sementara  upah  lembur  mereka  sejak  Juli  dan  Agustus  tidak  terbayarkan.  Yang  namanya
              lembur apapun alasannya itu harus dibayar," sambungnya.

              Ia  juga  merasa  kecewa  karena  janji  pemerintah  yang  akan  memberdayakan  masyarakat
              setempat sebagai tenaga kerja akibat lahannya terdampak pembangunan bandara, justru tidak
              sesuai fakta di lapangan.

              "Saat awal sosialisasi pembebasan lahan bandara di Kantor Camat Kodeoha, pihak pemerintah
              yang  diwakili  Dinas  Perhubungan  berjanji  akan  memprioritaskan  tenaga  kerja  lokal,  namun
              kenyataannya tidak demikian," terangnya.

              Menanggapi  protes  warga,  Penanggung  jawab  lapangan  PT  Monodon  Pilar  Nusantara,
              Djamaluddin mengungkapkan, jika pihak perusahaan telah membayarkan upah lembur ke tenaga
              kerja lepas secara keseluruhan di awal Juli 2021 sebesar Rp 3 juta.

              "Sebenarnya upah lembur sudah dibayarkan oleh bendahara perusahaan sekaligus. Saat mereka
              menerima upah lembur tersebut, mereka telah diberitahu jika uang lembur yang mereka terima
              bukan hitungan per bulan tapi terhitung sejak proses penimbunan bandara berlangsung sampai
              selesai dan mereka sepakat sebelum dengan menandatangani kwitansi," terang Djamal.

              Terkait  pemberhentian  beberapa  orang  tenaga  kerja  lepas,  menurut  Djamal,  hal  tersebut
              dilakukan  karena  aktivitas  pekerjaan  (penimbunan)  sudah  tidak  ada  sehingga  perusahaan
              berinisiatif mengistirahatkan sebagian tenaga kerja untuk meminimalisir pengeluaran.





                                                           133
   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139