Page 264 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 SEPTEMBER 2021

SETELAH SALURKAN RP4,9 TRILIUN, BLT SUBSIDI GAJI DIEVALUASI

JAKARTA - Memasuki tahap lima penyaluran bantuan subsidi upah (BSU) atau BLT gaji,
pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyelenggarakan kegiatan
evaluasi BSU bagi pekerja atau buruh tahun 2021 di Jakarta, Jumat (24/9/2021).

Evaluasi dilakukan terkait data penerima BSU, mekanisme penyaluran, kendala, dan
kemungkinan perluasan cakupan wilayah penerima, serta percepatan penyaluran BSU tahun
2021.

"Evaluasi ini penting untuk meningkatkan persentase penerima BSU tahun 2021 dan
meningkatkan kualitas program BSU," kata Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan
Sosial (PHI & Jamsos) Kemnaker Indah Anggoro Putri.

Indah mengatakan, sesuai arahan Menaker Ida Fauziyah, untuk penyaluran BSU tahun 2021,
Kemnaker hanya menyalurkan BSU lewat rekening bank BUMN atau Himbara. Jadi pekerja yang
telah memenuhi syarat dan lolos verifikasi, namun tak memiliki rekening Himbara akan dibukakan
rekening baru secara kolektif (burekol).

Indah menegaskan, total data calon penerima BSU yang dikirimkan BPJSTK sebanyak 7.748.630
calon penerima. Setelah melalui proses pemadanan data, BSU telah disalurkan sebanyak
4.911.200 orang penerima.

"Total dana yang telah disalurkan hingga saat ini per 24 September, sebesar
Rp4.911.200.000.000 (Rp4,9 Triliun), yang terdiri dari rekening existing bank Himbara dan
burekol," ujarnya.

Ditegaskan Indah, dalam penyaluran BSU melalui rekening Himbara selama ini, juga ditemukan
berbagai permasalahan. Yakni komunikasi antar-bank di kantor pusat dan kantor cabang yang
tidak sinkron telah mengakibatkan proses aktivasi tak bisa dilakukan secara cepat.

"Kedua, terbatasnya sumber daya bank dalam pelayanan aktivasi rekening baru secara kolektif,"
katanya.

Ketiga, gagal salur untuk rekening eksisting meski telah dilakukan verifikasi dan validasi oleh
bank sebelum ditetapkan sebagai penerima BSU oleh KPA. Keempat, kurangnya diseminasi bank
kepada pekerja penerima BSU mengenai mekanisme penyaluran BSU.

Kelima, perusahaan menolak menerima dana BSU untuk pekerja karena kurangnya sosialisasi
kriteria penerima BSU.

"Keenam, lemahnya koordinasi dan sosialisasi antara BPJS TK Pusat dengan kantor cabang dan
BPJS TK dengan bank Himbara dalam pelaksanaan penyaluran BSU," ujar Indah.

Dirjen Indah menambahkan, seluruh permasalahan yang dievaluasi berasal dari pengaduan
masyarakat ke PHI melalui media sosial ataupun pesan jaringan pribadi. "Tim PHI berpandangan
pengaduan masyarakat ini harus memperoleh perhatian serius untuk ditindaklanjuti," katanya.

(uka).

263