Page 49 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 SEPTEMBER 2021
P. 49

Judul               Kesatuan Pelaut Indonesia usul UU Pekerja Migran diuji materi ke MK
                Nama Media          kontan.co.id
                Newstrend           Perlindungan ABK
                Halaman/URL         https://nasional.kontan.co.id/news/kesatuan-pelaut-indonesia-usul-uu-
                                    pekerja-migran-diuji-materi-ke-mk
                Jurnalis            Dina Mirayanti Hutauruk
                Tanggal             2021-09-26 20:27:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Ditjen Binapenta
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Negatif



              Narasumber

              negative - Mathias Tambing (President Dewan Pimpinan Pusat KPI) Kami rasakan UU tersebut
              belum menyentuh substansi dalam memberikan perlindungan bagi Pelaut RI yang bekerja di luar
              negeri

              positive - Mathias Tambing (President Dewan Pimpinan Pusat KPI) Padahal Pelaut memiliki peran
              penting dan strategis sebagai penggerak kelancaran perpindahan orang dan barang, menjamin
              komoditas di dunia berjalan dengan aman, lancar dan selamat sampai tujuan


              Ringkasan

              Kesatuan  Pelaut  Indonesia  (KPI)  mengusulkan  supaya  UU  No  18  tahun  2017  tentang
              Perlindungan Pekerja Migran Indonesia perlu dilakukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK).
              Pasalnya, beleid tersebut tidak secara jelas mengakomodir posisi perlindungan bagi pelaut RI
              yang bekerja di luar negeri.



              KESATUAN PELAUT INDONESIA USUL UU PEKERJA MIGRAN DIUJI MATERI KE MK

              Kesatuan  Pelaut  Indonesia  (KPI)  mengusulkan  supaya  UU  No  18  tahun  2017  tentang
              Perlindungan Pekerja Migran Indonesia perlu dilakukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK).
              Pasalnya, beleid tersebut tidak secara jelas mengakomodir posisi perlindungan bagi pelaut RI
              yang bekerja di luar negeri.

              "Kami rasakan UU tersebut belum menyentuh substansi dalam memberikan perlindungan bagi
              Pelaut RI yang bekerja di luar negeri," ujar President KPI Mathias Tambing dalam keterangan
              resminya, Minggu (26/9).

              Dia mengatakan, Pelaut merupakan salah satu pekerjaan yang memiliki tanggung jawab besar
              dan beresiko tinggi seperti, kecelakaan kapal dan tenggelam. Untuk mencegah resiko, diperlukan


                                                           48
   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54