Page 73 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 JUNI 2019

Kendati begitu, Timboel mengatakan sudah seharusnya hal yang sama diterapkan
pada BPJS Ketenagakerjaan, khususnya untuk program jaminan kecelakaan kerja
(JKK) dan jaminan kematian (JKm)

"Untuk menunjang kepesertaan wajib dan ini memang hak konstitusional kepada
seluruh pekerja. Saat ini belum ada dan masih terus diwacanakan," ujarnya kepada
Bisnis.com, Rabu (26/6/2019).

Timboel mengatakan hal ini menjadi pekerjaan rumah bagi legislator. Pasalnya, para

pekerja informal, seperti buruh tani, nelayan, dan pedagang asongan,
membutuhkan proteksi tersebut.

Para pekerja informal tersebut dinilai juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi
nasional.

"Tapi, kalau berbicara soal perlindungan, mereka tidak diakomodir. Harusnya DPR
mendorong PBI untuk BPJS Ketenagakerjaan."

Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR, Senin (24/6/2019), Direktur
Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan E. Ilyas Lubis juga telah menyampaikan hal
serupa. Menurutnya, penerapan skema bantuan dana untuk PBI sudah perlu
direalisasikan untuk membantu para pekerja yang tidak mampu.

"Ini perlu juga didorong agar nelayan dan petani yang tidak mampu membayar
iuran bisa tetap menjadi angota BPJS Ketenagakerjaan," ujarnya.

Hingga saat ini, BPJS Ketenagakerjaan mencatatkan tingkat kepesertaan mencapai
56,3% dari total pekerja di Indonesia. Capaian itu telah melampaui target yang
ditetapkan pemerintah dalam peta jalan yang hingga akhir 2021 dipatok 51% dari
total pekerja.

Namun, dia mengatakan capaian itu juga dihadapkan pada tantangan bahwa masih
banyak peserta yang keluar dari program yang dikelola BPJS Ketenagakerjaan, baik
lantaran bentuk hubungan kerja berupa kontrak, maupun sifat pekerjaan.

Page 72 of 105.