Page 62 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 DESEMBER 2019
P. 62

Title         DISNAKER ASAHAN TEGUR 18 PERUSAHAAN
                Media Name    gatra.com
                Pub. Date     10 Desember 2019
                              https://www.gatra.com/detail/news/461235/hukum/-disnaker-asahan-tegur- 18-
                Page/URL
                              perusahaan
                Media Type    Pers Online
                Sentiment     Positive








               Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Pemkab Asahan menegur sejumlah perusahaan yang
               tidak memberikan jaminan perlindungan ketenagakerjaan. Dinasker mencatat ada
               sebanyak 18 perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban jaminan perlindungan.

               Kepala Bidang Hubungan Industrial Disnaker Pemkab Asahan, Hermansyah
               mengatakan, sebanyak 18 perusahaan yang ada di daerah ini telah mereka surati
               agar segera mendaftarkan karyawannya ke BPJS kesehatan.

               Sebanyak 18 perusahaan itu diantaranya perusahaan yang bergerak di bidang
               perhotelan, perdagangan, koperasi, perusahaan konstruksi hingga yayasan
               pendidikan. "Hari ini rencananya 6 lagi perusahaan yang akan kita surati," ujarnya
               kepada Gatra.com, Selasa (10/12).

               Sebanyak 12 surat teguran telah dikirimkan ke sejumlah perusahaan, untuk
               mengingatkan para managemen perusahaan agar segera mematuhi ketentuan dan
               kewajiban tersebut.

               Hermansyah menyatakan, surat tersebut sifatnya hanya berisi himbauan kepada
               para managemen perusahaan yang bersangkutan agar segera memenuhi ketentuan
               itu dengan mendaftarkan karyawannya sebagai peserta BPJS kesehatan.

               Dia mengakui ternyata masih banyak perusahaan di daerah ini yang belum
               memberikan jaminan perlindungan kesehatan kepada pekerja. Padahal menurut
               Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan serta Undang-
               Undang nomor 24 Tahun 2015 tentang BPJS ketenagakerjaan perusahaan wajib
               memberikan perlindungan jaminan kesehatan.

               Menurutnya masih banyaknya perusahaan yang tidak mematuhi ketentuan itu
               karena disebabkan masih lemahnya tingkat pengawasan. Padahal ancaman bagi
               perusahaan yang membangkang dengan ketentuan itu, diantaranya adalah
               pencabutan izin. "Karena kewenangan pengawasan ini ada ditangan provinsi, kita
               (Disnaker) daerah tidak bisa berbuat apa-apa,"ungkap Herman.






                                                       Page 61 of 88.
   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67