Page 114 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 MEI 2020
P. 114

Title          MOELDOKO : WARGA KENA PHK SILAHKAN IKUT PRA KERJA
               Media Name     inilah.com
               Pub. Date      12 Mei 2020
               Page/URL       https://inilah.com/news/2572294/moeldoko-warga-kena-phk-silahkan-ikut- pra-kerja
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive














               Bupati Bogor Ade Yasin meminta tanggapan pihak Istana mengenai sejumlah aduan
               karyawan yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat pandemi Corona.
               Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko pun menyarankan agar karyawan yang terkena
               PHK untuk mengikuti Kartu Pra Kerja.

               Awalnya Ade melontarkan pertanyaan bagaimana pemerintah pusat memberikan
               solusi bagi karyawan yang di PHK akibat COVID-19. Kemudian, Moeldoko
               menegaskan peluang karyawan nonformal yang terkena PHK akan mendapatkan
               prioritas di Kartu Pra Kerja.

               "Berikutnya terhadap teman-teman khususnya yang di pariwisata terkena PHK atau
               tidak bisa melanjutkan usaha, mereka ini ada skema Kartu Pra Kerja. Nanti dari 5,6
               juta jiwa akan bisa berkembang sekitar 6 juta. Teman-teman yang terkena PHK
               pekerjaan nonformal mendapat prioritas mengikuti Kartu Pra Kerja," kata Moeldoko
               melalui siaran langsung dari kanal YouTube CSIS, Senin, (11/5/2020).


               Lebih lanjut Ade juga menyampaikan aduan mengenai bantuan sosial yang tidak
               bisa diterima masyarakat dengan alasan tidak mempunyai nomor induk
               kependudukan (NIK).


               Moeldoko pun menjawab dalam hal ini, pihak kepala desa bisa memberikan surat
               keterangan terhadap mereka yang tidak mempunyai NIK dan tergolong kelompok
               tidak mampu.


               "Bagaimana yang mereka tidak punya KK dan NIK? ini memang tidak mudah karena
               persyaratan legal formalnya seperti itu, tetapi apakah bisa kira-kira kepala desa
               membuat surat keterangan, yang menerangkan ini dan seterusnya, termasuk
               kelompok yang tidak memiliki kartu ini dan seterusnya tetapi masuk dalam
               kelompok rentan. Di situ kepala desa harus menyatakan bertanggung jawab atas
               itu, kalau tidak ya kasihan juga memang, hanya karena persyaratan itu mereka
               tidak dapat apa-apa. Ini masukan akan saya konsultasikan ke Kementerian Sosial
               solusinya seperti apa," ujarnya.


               Diketahui sebelumnya, pemerintah menyiapkan program Kartu Pra Kerja untuk
               masyarakat yang terkena dampak virus Corona, seperti pemutusan hubungan kerja




                                                      Page 113 of 353.
   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119