Page 109 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 MEI 2020

Bila perusahaan tidak mampu membayar THR sama sekali pada waktu yang
ditentukan sesuai peraturan perundang-undangan, dia menjelaskan pembayaran
THR dapat dilakukan penundaan sampai jangka waktu tertentu yang disepakati
antara pengusaha dan pekerja.

"Dialog juga berisi tentang waktu dan cara pengenaan denda jika terjadi
keterlambatan pembayaran THR keagamaan sesuai dengan kesepakatan yang
dibangun," sebutnya.
Baca juga: Buruh Tolak Usia di Bawah 45 Tahun Boleh Kembali Bekerja

Perusahaan yang tidak mampu melaksanakan pembayaran THR keagamaan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan harus membuat kesepakatan dengan
pekerja dan harus membuat perjanjian tertulis. Jika tidak ada perjanjian secara
tertulis antara perusahaan dan pekerja maka pihaknya akan tetap melakukan
penegakan aturan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Apabila pengusaha tidak memiliki perjanjian secara tertulis sebagai tanda
kesepakatan maka pegawai pengawas akan melakukan penegakan pelaksanaan
pembayaran THR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,"
tambahnya.

Bagi pekerja yang mengalami masalah tersebut bisa melaporkan ke posko
pengaduan yang dibuat Kemnaker.

"Kementerian Ketenagakerjaan juga membentuk satuan tugas pelayanan konsultasi
dan penegakan hukum pelaksanaan pembayaran THR tahun 2020 di pusat. Jadi
kami sudah membentuk, hari ini kami umumkan," kata Ida.

Posko Pengaduan THR tahun 2020 dilakukan secara online melalui
www.kemnaker.go.id. Posko ini melayani konsultasi dan pengaduan yang dapat
dimanfaatkan oleh pekerja atau buruh, serta pengusaha mulai 11 Mei 2020 hingga
31 Mei 2020.

"Mulai tanggal 11 Mei tahun 2020 hingga 31 Mei 2020 selama jam kerja, dari jam
08.00 sampai jam 15.30," sebutnya.
Baca juga: Syarat Ketat bagi Perusahaan Mau Cicil atau Tunda THR

Pihaknya juga akan mengawasi perusahaan-perusahaan yang hendak mencicil atau
menunda pembayaran THR karena mengaku sedang kesulitan di tengah pandemi
COVID-19. Perusahaan yang tidak mampu melaksanakan pembayaran THR
keagamaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan harus membuat
kesepakatan dengan pekerja. Harus ada perjanjian tertulis sebagai buktinya.

"Apabila pengusaha tidak memiliki perjanjian secara tertulis sebagai tanda
kesepakatan maka pegawai pengawas akan melakukan penegakan pelaksanaan
pembayaran THR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,"
tambahnya.

Page 108 of 353.