Page 106 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 MEI 2020
P. 106

Bahkan, kata dia, informasi yang baru disampaikan perusahaan, gaji bulan Mei ini
               bakal dipotong 50 persen. Ia mengaku hanya bisa pasrah merespons situasi saat ini.
               Namun, dia berharap THR bisa turun 50 persen agar beban pegawai tidak terlalu
               berat.

               "Mau gimana lagi, pasrah. Sebenarnya nggak rela, cuma memang kondisinya nggak
               kondusif, semua ngalamin. Tapi sisi lain ada keadaan ekonomi kita pribadi kaya
               cicilan, pengeluaran tiap bulan kan tetap jalan, nggak bisa ditunda," kata dia.

               Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah sebelumnya menerbitkan Surat Edaran (SE)
               tentang Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan Tahun 2020 di Perusahaan dalam
               Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

               Menaker mengingatkan kepada para pengusaha untuk membayarkan THR Idul Fitri
               paling lambat 7 hari sebelum Lebaran.

               Melalui SE tersebut, Ida juga menjabarkan opsi-opsi yang dapat ditempuh
               perusahaan jika tidak mampu membayarkan THR kepada pekerjanya secara tepat
               waktu. Perusahaan yang tidak mampu membayarkan THR secara tepat waktu maka
               perlu melakukan dialog terlebih dahulu agar mencapai kesepakatan dengan
               pekerjanya.

               "Proses dialog tersebut dilakukan secara kekeluargaan, dilandasi dengan laporan
               keuangan internal perusahaan yang transparan dan itikad baik untuk mencapai
               kesepakatan," bunyi poin ke-2 SE, dikutip Kompas.com di Jakarta, Kamis
               (7/5/2020).

               Menaker memberikan dua opsi bagi perusahaan yang tidak mampu membayarkan
               THR kepada pekerjanya.

               Pertama, pembayaran THR secara bertahap bagi perusahaan yang tidak mampu
               membayar penuh. Kedua, bagi perusahaan yang tidak mampu membayarkan THR
               sama sekali diperkenankan untuk menunda pembayaran hingga waktu yang
               disepakati.

               Lebih lanjut, SE ini menegaskan, kesepakatan mengenai waktu dan cara
               pembayaran THR keagamaan dan denda tidak menghilangkan kewajiban pengusaha
               membayar THR dan denda kepada pekerja atau buruh, dengan besaran sesuai
               ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dibayarkan pada tahun 2020.

               Menaker juga meminta kepada gubernur untuk memastikan perusahaan agar
               membayar THR keagamaan kepada pekerja sesuai ketentuan peraturan perundang-
               undangan.








                                                      Page 105 of 353.
   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111