Page 108 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 MEI 2020
P. 108
Title MENAKER BUKA-BUKAAN SOAL THR WAJIB DIBAYAR
Media Name detik.com
Pub. Date 13 Mei 2020
https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/5012462/menaker-buka-b ukaan-soal-
Page/URL
thr-wajib-dibayar
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah memberi kelonggaran
bagi perusahaan yang kesulitan membayar THR di tengah pandemi COVID-19.
Mereka diperbolehkan mencicil atau menundanya asal ada kesepakatan bersama
para pekerja atau buruh. Namun perusahaan yang masih mampu membayar THR,
wajib memberikannya kepada pekerja paling lambat 7 hari sebelum Lebaran.
"THR keagamaan merupakan pendapatan non upah yang wajib dibayarkan oleh
pengusaha kepada pekerja atau buruh paling lambat 7 hari sebelum hari raya
keagamaan," kata dia dalam telekonferensi dengan wartawan, Selasa (12/5/2020).
Jika perusahaan yang kondisi keuangannya masih sehat tapi telat membayar THR
maka akan dikenakan sanksi.
"Pengusaha yang terlambat membayar THR keagamaan kepada pekerja atau buruh
dikenakan denda 5% yang dikelola dan dipergunakan untuk kesejahteraan pekerja
atau buruh, serta tidak menghilangkan kewajiban perusahaan untuk tetap
membayar THR keagamaan kepada pekerja atau buruh," jelasnya.
Denda tersebut diatur di dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No 6 tahun 2016
tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan. BAB
IV dalam peraturan tersebut, menjelaskan denda dan sanksi administratif. Pasal 10
berbunyi: pengusaha yang terlambat membayar THR keagamaan kepada
pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dikenai denda sebesar
5% dari total THR keagamaan yang harus dibayar sejak berakhirnya batas waktu
kewajiban pengusaha untuk membayar.
Ida menjelaskan, pertama harus ada kesepakatan antara pengusaha dan pekerja
bahwa pembayaran THR akan dicicil atau ditunda. Perusahaan juga harus
transparan menyampaikan kondisi keuangannya kepada pekerja.
"Proses dialog tersebut dilakukan secara kekeluargaan, dilandasi atau atas dasar
laporan keuangan internal perusahaan yang dilakukan secara transparan, ada itikad
baik untuk mencapai kesepakatan. Jadi saya ingin katakan ini adalah dialog
rembukan yang dilakukan antara pengusaha dengan buruh, bukan perundingan,"
kata dia.
Page 107 of 353.
