Page 122 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 MEI 2020
P. 122
Title MAYORITAS PENGUSAHA HOTEL TERIAK TAK MAMPU BAYAR THR
Media Name suara.com
Pub. Date 12 Mei 2020
https://www.suara.com/bisnis/2020/05/12/075742/mayoritas-pengusaha-hot el-teriak-
Page/URL
tak-mampu-bayar-thr
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia ( PHRI ) Hariyadi
Sukamdani menyebut mayoritas pengusaha hotel sudah tidak mampu membayarkan
Tunjangan Hari Raya ( THR ) ke karyawannya. Ia memperkirakan, sekitar 50
persen pengusaha perhotelan akan melakukan penundaan pembayaran THR hingga
akhir tahun.
"Itu yang kondisinya kering. Sebagian yang punya uang, mungkin cuma memberi 10
persen, 20 persen, jumlahnya tidak besar, sesuai cashflow mereka," kata Hariyadi,
ditulis Selasa (12/5/2020).
Menurut Hariyadi, ketidakmampuan membayar THR kepada karyawan untuk
Lebaran kali ini lantaran dana (cashflow) perusahaan yang tidak berputar karena
operasional yang terganggu akibat mewabahnya COVID-19. Padahal, mampu atau
tidaknya perusahaan membayarkan THR tergantung dana yang dimiliki di tengah
kondisi aliran dana yang tersendat seperti saat ini.
"Kembali lagi ke masalah cashflow perusahaan, kalau punya dana, mereka pasti bisa
bayarkan walaupun tidak penuh. Kalau sama sekali kering (dananya), itu mau tidak
mau mereka minta tunda," katanya.
Hariyadi mengatakan situasi yang berat seperti saat ini cukup menekan dunia
usaha. Namun, ia mengaku pengusaha sudah tidak bisa berkutik jika kondisi
keuangan mengalami kesulitan.
"Memang kondisi begini sudah tidak bisa dipaksa apapun itu. Mau didemo, atau
pemerintah mencabut izin usaha, sudah tidak ada gunanya karena yang penting
cashflow," katanya.
Sebelumnya, keluar Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah
bernomor M/6/HI.00.01/V/2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari
Raya Keagamaan Tahun 2020 di Perusahaan dalam Masa Pandemi COVID-19.
Dalam surat edaran tersebut, Menaker meminta kepada seluruh perusahaan untuk
membayarkan THR keagamaan kepada pekerja/buruh sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan. Namun demikian, Menaker membuka ruang untuk berdialog
mencari solusi bagi pengusaha, serikat pekerja dan pekerja/buruh jika perusahaan
tidak mampu membayarkan THR sesuai waktu yang ditentukan. (Antara).
Page 121 of 353.
