Page 126 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 MEI 2020

Pada 13 Februari 1952, buruh mogok, sembari menuntut pemerintah untuk adil
dalam memberikan tunjangan kepada mereka.

Namun, tuntutan dari kaum buruh tidak dapat diterima oleh pemerintah.

Hasil perjuangan buruh pun tak sia-sia, pada 1994, pemerintah akhirnya secara
resmi mengeluarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. 04/1994 tentang
Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja di Perusahaan.

Pemerintah pada 2016 melakukan revisi peraturan mengenai THR, yang tertuang
dalam peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 6/2016.

Berdasarkan Permen tersebut, Tunjangan Hari Raya Keagamaan adalah non upah
yang wajib dibayarkan oleh perusahaan pada 7 hari sebelum hari raya keagamaan
masing-masing pekerja berlangsung.

Sistem pemberian dan pembayaran THR oleh perusahaan bagi pekerja atau kaum
buruh ini berlaku dalam setahun sekali.

THR PNS tahun ini cair serentak 15 Mei 2020

Kepastian mengenai THR yang akan diterima PNS di tahun ini, tampaknya mulai
menemui titik terang.

Pasalnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa THR PNS paling lambat
akan cair pada 15 Mei 2020.

Hal itu sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) terkait pencairan THR PNS pada
2020 yang sebelumnya telah diteken oleh Presiden Joko Widodo.

"Peraturan Pemerintah (PP) THR sudah dikeluarkan, sudah ditandatangani Pak
Presiden. PMK juga akan keluar. Kami saat ini sedang menyiapkan satuan kerja
untuk eksekusi THR dan diharapkan serentak paling lambat adalah pada hari Jumat
ini tanggal 15 (Mei 2020)," kata Sri Mulyani seperti dikutip dari Kompas.com,
(11/5/2020).

Pada pemberian THR tahun ini, hanya diperuntukkan bagi beberapa PNS dengan
jabatan tertentu.

Semua pelaksana dan anggota TNI Polri, hakim, dan hakim agung yang setara
dengan jabatan eselon III yang akan mendapat THR.

Sementara untuk eselon I dan II serta pejabat daerah, pejabat negara, presiden,
menteri, DPR RI, hingga DPD, dipastikan tak akan mendapat THR.

Page 125 of 353.