Page 14 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 MEI 2020
P. 14

Title          DISNAKER HARUS BENAR-BENAR AWASI PEMBAYARAN THR, TINDAK TEGAS PENGUSAHA
                              NAKAL
               Media Name     rmol.id
               Pub. Date      13 Mei 2020
               Page/URL       https://ekbis.rmol.id/read/2020/05/12/434553/disnaker-harus-benar-bena r-awasi-
                              pembayaran-thr-tindak-tegas-pengusaha-nakal
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive












               Pembayaran tunjangan hari raya (THR) oleh perusahaan kepada para buruh harus
               benar-benar diawasi oleh instansi terkait, khususnya Dinas Tenaga Kerja.

               Pengawasan penting dilakukan agar kewajiban pembayaran sesuai dengan surat
               edara Menaker 6/2020 dan tersalurkan kepada buruh.

               "THR harus dibayarkan sesuai ketentuan yang berlaku, dan bila ada perusahaan
               yang tidak menjalankannya harus ada laporan keuangan internal perusahaan yang
               transparan dan iktikad baik, jangan berdalih terdampak Covid-19," tegas
               Koordinator Forum Buruh Kawasan (FBK) Pulogadung, Hilman Firmansyah dalam
               keterangan tertulisnya, Selasa (12/5).

               Ia melanjutkan, pengawas ketenagaakerjaan harus proaktif memeriksa laporan
               keuangan internal perusahaan untuk memastikan apakah perusahaan benar
               mengalami kerugian atau tidak. Kalau ada perusahaan yang pura-pura rugi, tentu
               harus ditindak sesuai hukum.

               Selain itu, FBK juga meminta buruh untuk mendesak pengusaha menjalankan
               mekanisme pembayaran THR yang berlaku sesuai UU Ketenagakerjaan.

               Buruh juga harus memastikan haknya terpenuhi dan melaporkan kepada instansi
               Dinas Tenaga Kerja terkait bila THR ditunda atau bertahap pembayarannya.

               Tak hanya itu, FBK juga meminta buruh dan pengusaha mendaftarkan perjanjian
               bersama ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Hal itu semata-mata untuk
               memudahkan eksekusi jika THR belum dibayar sesuai kesepakatan.

               "Bentuk pengawasan harus diperketat mulai Kementerian Tenaga Kerja, Disnaker,
               maupun Sudinaker dalam pelaksanaan surat edaran Menaker dan memastikan THR
               tetap dibayar oleh perusahaan terhadap buruh," tandasnya.










                                                       Page 13 of 353.
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19