Page 184 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 MEI 2020

jumlah yang lebih besar daripada saat krisis 2008 dan 2013. Dia memerinci, arus
modal keluar dari pasar keuangan mencapai Rp 145,28 triliun sepanjang triwulan I
karena dampak Covid-19. ''Arus modal keluar tersebut jauh lebih besar
dibandingkan periode krisis keuangan 2008 dan taper tantrum 2013,'' tambahnya.

Saat krisis 2008, modal asing yang keluar dari Indonesia Rp 69,69 triliun. Sementara
itu, pada taper tantrum 2013, jumlah modal asing yang keluar mencapai Rp 36
triliun.

Taper tantrum adalah sebutan bagi ambruknya kurs sejumlah negara berkembang
akibat pengumuman kebijakan moneter bank sentral AS The Federal Reserve. ''Ini
lebih dari dua kali lipat, magnitude-nya menjadi perhatian KSSK (Komite Stabilitas
Sistem Keuangan) yang kemudian menjadi bahan dalam pembahasan pada
pertemuan berkala,'' jelas Ani.

Jika THR untuk ASN cair paling lambat Jumat, bagaimana dengan THR untuk
pegawai swasta?

''THR keagamaan merupakan pendapatan nonupah yang wajib dibayarkan
pengusaha kepada pekerja atau buruh, paling lambat tujuh hari sebelum hari raya
keagamaan,'' tegas Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah kemarin. Dia meminta
semua pengusaha mematuhi ketentuan itu.

Aturan THR keagamaan tercantum dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan
(Permenaker) Nomor 6 Tahun 2016. Permenaker tersebut merupakan turunan dari
PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

''Pengusaha yang terlambat membayar THR keagamaan dikenai denda, sedangkan
pengusaha yang tidak membayar THR dapat dikenai sanksi administratif hingga
penghentian sebagian usaha,'' tegas Ida lagi.

Pengusaha yang terlambat membayar THR keagamaan dikenai denda 5 persen dari
total dana THR. Denda itu dikelola dan dipergunakan untuk kesejahteraan buruh
serta tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk tetap membayar THR.

Kemenaker juga telah menerbitkan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan RI
Nomor: M/6/HI.00.01/V/2020 tentang Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan
Tahun 2020 di Perusahaan dalam Masa Pandemi Covid-19. Melalui SE tersebut, para
gubernur seluruh Indonesia diminta memastikan perusahaan membayar THR
keagamaan sesuai peraturan.

''Semangat surat edaran ini adalah mendorong dialog antara pengusaha yang tak
mampu membayar THR dan pekerjanya. Tapi, tidak menghilangkan kewajiban
pengusaha untuk membayar THR keagamaan,'' ujarnya.

Jika perusahaan tidak mampu membayar THR pada waktu yang ditentukan, solusi
hendaknya diambil melalui proses dialog antara pengusaha dan pekerja. ''Dialog

Page 183 of 353.