Page 292 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 MEI 2020

ditangani laporannya oleh Kementerian Ketenagakerjaan, asalkan menginput data
perusahaan yang melakukan kesalahan. Sehingga perusahaan itu bisa ditindak
lanjuti.

"Ketika ada pengaduan sepihak maka tentu kami bisa memberitahukan, asalkan
alamatnya lengkap, kita bisa menghubungi dan mengundang, mana yang menjadi
kewenangan Kementerian Ketenagakerjaan, tapi ada juga kewenangan masing-
masing provinsi," pungkasnya.

Pengusaha Boleh Cicil Bayar THR

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah telah menerbitkan Surat Edaran
(SE) Nomor M/6/HI.00.01/V/2020 Tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari
Raya (THR) Keagamaan Tahun 2020 di Perusahaan Dalam Masa Pandemi Corona
Virus Disease 2019 (Covid-19).

Dalam SE THR tersebut disebutkan, jika perusahaan tidak mampu membayar THR
pada waktu yang ditentukan, solusi atas persoalan tersebut hendaknya diperoleh
melalui dialog antara pengusaha dan pekerja atau buruh.

"Ada banyak pertanyaan, bagaimana kalau kondisi pengusaha tidak mampu
membayar? Maka solusi atas permasalahan tersebut harus didialogkan secara
terbuka antara pengusaha dengan pekerja," kata dia dikutip dari keterangan tertulis,
Minggu (10/5/2020).

"Pengusaha harus membuka secara transparan kondisi keuangannya berdasarkan
laporan keuangan internal perusahaan. Segera dialogkan secara bipartit," lanjutnya.

Dengan adanya dialog, pengusaha dan pekerja bisa mencari jalan bersama untuk
mengatasi pembayaran THR. Dalam dialog tersebut bisa dibahas mengenai apakah
pembayaran THR akan dilakukan secara bertahap, atau apakah pembayaran THR
akan ditunda, dan bagaimana cara pembayaran THR.

Di dalam SE disebutkan dialog antara pengusaha dan pekerja dapat menyepakati
beberapa hal antara lain bila perusahaan tidak mampu membayar THR secara
penuh pada waktu yang ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan maka pembayaran THR dapat dilakukan bertahap.

Kemudian bila perusahaan tidak mampu membayar THR sama sekali pada waktu
yang ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan maka
pembayaran THR dapat dilakukan penundaan sampai jangka waktu tertentu yang
disepakati. Demikian juga waktu dan cara pengenaan denda keterlambatan
pembayaran THR.

"Kesepakatan antara pengusaha dan pekerja atau buruh tersebut harus dilaporkan
oleh perusahaan kepada Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang ketenagakerjaan setempat," kata Ida.

Page 291 of 353.