Page 288 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 MEI 2020

pelaksanaan SE THR dapat berjalan dengan tertib dan efektif serta tercapai
kesepakatan yang dapat memuaskan para pihak, yaitu pekerja/buruh dan
pengusaha," kata Menaker Ida Fauziyah dalam konferensi video di Jakarta, Selasa.

Posko Pengaduan THR 2020 dapat diakses secara daring melalui situs Kemnaker
dalam periode 11-30 Mei 2020 selama jam kerja.

Sebelumnya, ia telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor M/6/HI.00.01/V/2020
tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2020 di
Perusahaan dalam Masa Pandemi COVID-19 pada 6 Mei yang memastikan
kewajiban pengusaha untuk membayar THR sesuai dengan perundang-undangan.

Meski demikian, dalam SE itu membuka ruang dialog jika perusahaan tidak mampu
membayar penuh THR tepat waktu atau malah sama sekali tidak bisa membayarnya
dalam waktu yang ditentukan sesuai perundang-undangan.

Dialog itu harus dilakukan secara terbuka dan berdasarkan laporan keuangan
perusahaan, hasilnya pun harus dilaporkan kepada Dinas Ketenagakerjaan di daerah
masing-masing.

Perusahaan yang tidak mampu membayar THR sesuai undang-undang dan
mencapai kesepakatan dengan pekerja harus membuat perjanjian secara tertulis
sebagai tanda kesepakatan.

Jika tidak, kata dia, pengawas akan melakukan penegakan hukum berdasarkan
ketentuan perundang-undangan.

Dalam surat edaran itu, juga meminta pemerintah daerah membentuk Posko THR
Keagamaan untuk memantau pelaksanaan pemberiannya.

"Pengawas ketenagakerjaan akan terus mendorong pihak pengusaha maupun
pekerja untuk melakukan dialog untuk pelaksanaan pembayaran THR Keagamaan
sesuai ketentuan peraturan perundangan dan menyesuaikan dengan kondisi
perusahaan," kata Menaker Ida Fauziyah.

Pewarta: Prisca Triferna Violleta Editor: M. Hari Atmoko COPYRIGHT (c)2020 .

Page 287 of 353.