Page 286 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 MEI 2020
P. 286

Title          PEKERJA TAK DAPAT THR BISA LAPOR KE KEMNAKER
               Media Name     detik.com
               Pub. Date      12 Mei 2020
                              https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/5011994/pekerja-tak-da pat-thr-bisa-
               Page/URL
                              lapor-ke-kemnaker
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive









               Jakarta  -  THR menjadi sesuatu yang dinantikan oleh pekerja menjelang Lebaran.
               Namun ada saja keluhan dari para buruh soal pelaksanaan pembayaran tunjangan
               hari raya tersebut, mulai dari telat dibayar hingga tidak dibayar secara utuh.


               Bagi pekerja yang mengalami masalah tersebut bisa melaporkan ke posko
               pengaduan yang dibuat Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).


               "Kementerian Ketenagakerjaan juga membentuk satuan tugas pelayanan konsultasi
               dan penegakan hukum pelaksanaan pembayaran THR tahun 2020 di pusat. Jadi
               kami sudah membentuk, hari ini kami umumkan," kata Menteri Ketenagakerjaan Ida
               Fauziyah dalam telekonferensi dengan wartawan, Selasa (12/5/2020).

               Posko Pengaduan THR tahun 2020 dilakukan secara online melalui
               www.kemnaker.go.id. Posko ini melayani konsultasi dan pengaduan yang dapat
               dimanfaatkan oleh pekerja atau buruh, serta pengusaha mulai 11 Mei 2020 hingga
               31 Mei 2020.

               "Mulai tanggal 11 Mei tahun 2020 hingga 31 Mei 2020 selama jam kerja, dari jam
               08.00 sampai jam 15.30," sebutnya.

               Pihaknya juga akan mengawasi perusahaan-perusahaan yang hendak mencicil atau
               menunda pembayaran THR karena mengaku sedang kesulitan di tengah pandemi
               COVID-19.

               Perusahaan yang tidak mampu melaksanakan pembayaran THR keagamaan sesuai
               ketentuan peraturan perundang-undangan harus membuat Kesepakatan dengan
               pekerja. Harus ada perjanjian tertulis sebagai buktinya.

               "Apabila pengusaha tidak memiliki perjanjian secara tertulis sebagai tanda
               kesepakatan maka pegawai pengawas akan melakukan penegakan pelaksanaan
               pembayaran THR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,"
               tambahnya.

               (toy/hns)










                                                      Page 285 of 353.
   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291