Page 281 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 MEI 2020

Title PEMERINTAH BENTUK POSKO UNTUK PEMBAYARAN THR KEAGAMAAN 2020
Media Name investor.id
Pub. Date 12 Mei 2020
https://investor.id/business/pemerintah-bentuk-posko-untuk-pembayaran- thr-
Page/URL
keagamaan-2020
Media Type Pers Online
Sentiment Positive

Pemerintah membentuk posko untuk pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR)
Keagamaan. Langkah ini dilakukan untuk memfasilitasi dan mengawasi efektivitas
pelaksanaan pemberian THR Keagamaan tahun 2020.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, posko pemberian THR di
daerah bertugas menerima pengaduan, memantau pelaksanaan pemberian THR
Keagamaan, serta memberikan pelayanan konsultasi dan penegakan hukum sesuai
mekanisme dan ketentuan perundang-undangan.

Pendirian posko dilakukan berdasarkan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan RI
Nomor: M/6/HI.00.01/V/2020 tentang Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan
Tahun 2020 di Perusahaan Dalam Masa Pandemi Covid-19.

"Keterlibatan peran pemda untuk mendorong langkah-langkah kebijakan pemerintah
tersebut sangat penting untuk menjaga situasi kondisi dalam berbagai aspek yang
timbul akibat situasi darurat Covid-19 ini," ucap Ida Fauziyah dalam konferensi pers
secara virtual, Selasa (12/5).

Ia mengatakan, pihaknya sudah menugaskan Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) di
daerah untuk membentuk posko, dan sebagian besar disnaker sudah membentuk
posko THR Keagamaan. Kemnaker juga membentuk satuan tugas pelayanan
konsultasi dan penegakan hukum pelaksanaan pembayaran THR.

"Posko ini akan memberikan konsultasi dan pengaduan yang dimanfaatkan oleh
pekerja atau buruh serta dimanfaatkan pengusaha mulai tanggal 11 Mei 2020
hingga 31 Mei 2020 selama jam kerja dari jam 8 sampai 15.30," tutur Ida.

Adapun pengawas ketenagakerjaan akan terus mendorong pengusaha maupun
pekerja untuk melakukan dialog. Perusahaan yang tidak mampu membayar THR
sesuai ketentuan perundang-undangan maka dapat membuat kesepakatan dengan
pekerja.

"Tetapi bila pengusaha tidak memiliki perjanjian tertulis maka pegawai pengawas
akan melakukan penegakan hukum pelaksanaan pembayaran THR," ucap Ida.

Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Haiyani Rumondang
menammbahkan, posko ini mulai dibuka pada Senin (11/5). Ia menuturkan, hingga

Page 280 of 353.