Page 301 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 MEI 2020
P. 301
Ida menambahkan, untuk mengefektifkan pelaksanaan pemberian THR Keagamaan
Tahun 2020, Posko THR Keagamaan di daerah juga bertugas menerima pengaduan,
memantau pelaksanaan pemberian THR keagamaan, memberikan pelayanan
konsultasi dan penegakan hukum sesuai dengan mekanisme dan ketentuan
perundang-undangan.
Bahkan saat ini, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah membentuk satuan
tugas pelayanan konsultasi dan penegakan hukum pelaksanaan pembayaran THR
2020 di pusat, yang diikuti daerah agar pelaksanaan Surat Edaran (SE) THR dapat
berjalan dengan tertib dan efektif, serta tercapai kesepakatan yang dapat
memuaskan para pihak yaitu pekerja/buruh dan pengusaha.
"Kita juga minta keterlibatan pemerintah daerah untuk mendorong dan
melaksanakan langkah-langkah kebijakan Pemerintah dan sangat penting untuk
menjaga situasi kondusif dalam berbagai aspek yang timbul, akibat situasi darurat
Covid-19," katanya.
Menaker mengatakan, hari raya Idul Fitri 1441 H yang jatuh pada 24 Mei 2020
berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, lantaran kondisi pandemi Covid-19 yang
berdampak pada perekonomian dan kebijakan pemerintah.
Meski demikian, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan pemberian THR
Keagamaan pada situasi darurat Covid-19 untuk kelangsungan usaha dan
mempertimbangkan kebutuhan pekerja/buruh akan pembayaran THR Keagamaan,
yang dituangkan melalui SE Menaker No. M/6/HI.00.01/V/2020 tentang Pelaksanaan
Pemberian THR Keagamaan Tahun 2020 Di Perusahaan Pada Masa Pandemi Covid-
19.
"Adanya Posko Pengaduan THR Tahun 2020 diharapkan dapat berjalan sesuai
mekanisme dan ketentuan perundangan dengan tertib, dan tercapai kesepakatan
yang dapat memuaskan para pihak yaitu pekerja/buruh dan pengusaha," ujar Ida.
Ia menegaskan, sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 tahun 2015 tentang
Pengupahan j.o Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang THR Keagamaan bagi
pekerja/buruh di Perusahaan, pengusaha wajib memberikan THR Keagamaan
kepada pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus
menerus atau lebih.
"Saya ingatkan sekali lagi bahwa THR Keagamaan merupakan pendapatan non upah
yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh paling lambat 7 hari
sebelum hari raya keagamaan," katanya.
Ia menyatakan, pengawas ketenagakerjaan akan mendorong pihak pengusaha
maupun pekerja untuk melakukan dialog untuk pelaksanaan pembayaran THR
Keagamaan sesuai ketentuan peraturan perundangan dan menyesuaikan dengan
kondisi perusahaan..
Page 300 of 353.
