Page 132 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 AGUSTUS 2020
P. 132
Gelombang pemutusan hubungan keija masih terjadi akibat pandemi Covid-19. Kendati aktivitas
dunia usaha telah kembali bergulir, banyak perusahaan yang mengurangi jumlah pekerja. Proses
PHK pun banyak yang tanpa melalui aturan yang berlaku sehingga para pekerja menjadi pihak
yang paling dirugikan.
"Harusnya kan PHK itu melalui berbagai tahapan, mulai dari pertemuan antara karyawan dan
perusahaan, perundingan hingga dapat berlanjut pada pengadilan hubungan industrial. Namun,
laporan yang kami terima tidak demikian. Karyawan di-PHK begitu saja," ucap anggota Komisi
IX DPR RI Putih Sari saat menggelar reses di Kabupaten Bekasi, Senin (10/8/2020).
Menurut Putih, tingginya angka PHK salah satunya terjadi di sektor industri di Kabupaten Bekasi
yang terdapat banyak pabrik. Meski geliat usaha mulai dijalankan kembali, tapi perekonomian
belum pulih sepenuhnya.
"Perusahaan masih sulit beroperasi secara maksimal sehingga pengurangan karyawan terus
dilakukan. Cuma yang jadi persoalan yakni berapa jumlah PHK yang terjadi ini yang memenuhi
aturan. Ada tidak hak bagi karyawan yang diberhentikan. Karena banyak keluhan karyawan yang
terkena PHK justru tidak mendapatkan haknya," ucapnya.
Di sisi lain, kondisi ini dimanfaatkan oknum perusahaan untuk memberhentikan karyawannya.
"Jadi secara bisnis sebenarnya tidak terlalu berpengaruh tetapi jadi kesempatan dia untuk
mengurangi pegawai. Akhirnya yang jadi korban pegawai itu sendui," katanya.
Dengan kondisi itu, peran pemerintah pun sangat disayangkan karena tidak proaktif
menanggulangi persoalan masyarakat yang terkena PHK Berbagai stimulus yang diberikan tidak
sepenuhnya dirasakan oleh mereka yang berhak menerima. Balikan, bantuan langsung pun di
beberapa daerah terhambat.
"Padahal, anggaran dari Kementerian Keuangan untuk perekonomian di tengah pandemi ini
besar tapi tak dirasakan langsung. Terbukti dari serapan anggaran yang rendah. Harus ada
percepatan," katanya. (Tommi Andryandy)***
131
