Page 143 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 AGUSTUS 2020

"Ini sebetulnya yang perlu kita edukasikan terus ke masyarakat, dunia usaha, bahwa mereka
mendaftarkan tenaga kerja itu di BPJS Ketenagakerjaan adalah sangat positif," ujarnya.
Di samping itu, pendataan yang jelas dan terukur diperlukan untuk menghindari penyaluran
bantuan tidak tepat sasaran.

Pada kesempatan lain, BPJS Ketenagakerjaan masih mengumpulkan rekening calon penerima
subsidi upah kepada perusahaan tempat mereka bekerja.

"Kami sedang melakukan penyisiran data by name, by address, siapa saja peserta aktif per 30
Juni dan kami mendapat data sebanyak 15,7 juta, tapi data itu belum ada nomor rekeningnya
karena itu sejak Sabtu (8/8) kemarin, kami minta ke perusahaan agar melengkapi nomor-nomor
rekening pekerjaannya yang gajinya di bawah lima juta rupiah sesuai yang dilaporkan ke BPJS
Ketenagakerjaan," kata Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Agus Susanto, dalam konferensi
pers di Kantor Presiden Jakarta, kemarin.

Berdasarkan data yang sudah dikumpulkan oleh BPJS Ketenagakerjaan, jumlah penerima
manfaat bertambah menjadi 15.725.232 orang dari yang semula ditargetkan 13.870.496 orang
sehingga anggaran bantuan pemerintah untuk subsidi upah juga naik menjadi 37,7 triliun rupiah
dari 33,1 triliun rupiah. Menurut Agus, data 15.725.232 orang calon penerima subsidi upah itu
adalah data hingga 30 Juni 2020.
Sistem "Real Time"

Menurut Agus, BPJS Ketenagakerjaan juga sudah memiliki sistem real time dalam pengumpulan
nomor rekening tersebut.

"Sudah terkumpul 700 ribu rekening di kita, dalam 1 hari ini kami yakin mendekati angka satu
juta rekening. Kami minta kerja sama seluruh HRD tolong kumpulkan nomor-nomor rekening
tersebut dan pastikan penerimanya adalah pekerja yang di bawah lima juta rupiah," tambah
Agus.

Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menyatakan jumlah calon penerima upah
bersumber data BPJS Ketenagakerjaan.

Data tersebut, lanjutnya, sudah melalui validasi dan verifikasi oleh BPJS Ketenagakerjaan sesuai
kriteria dan persyarakat yang ditentukan.

"BPJS Ketenagakerjaan harus bertanggung jawab terhadap kebenaran data subsidi upah yang
diberikan ke pekerja formal," kata Ida. uyo/Ant/E-10

"Kalau kita tidak punya nama dan alamat ini, atau bahkan nomor account-nya (rekeningnya)
akan sulit bagi pemerintah untuk membantu mereka."

SRI MULYANI INDRAWATI

Menteri Keuangan

142