Page 272 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 AGUSTUS 2020
P. 272
ASIK, SUBSIDI KARYAWAN BERGAJI KURANG DARI RP5 JUTA AKAN CAIR
Pemerintah segera menyalurkan program subsidi upah kepada pekerja atau buruh yang
terdampak Pandemi Covid-19. Bantuan tunai itu akan disalurkan langsung ke rekening masing-
masing pekerja atau buruh.
Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah menyebut, besaran bantuan sejumlah Rp600 ribu per
bulan, selama 4 bulan. Total yang diterima masing-masing pekerja senilai Rp2,4 juta yang
dibayarkan setiap 2 bulan sekali. Masing-masing pencairan sebesar Rp1,2 juta.
Untuk persyaratannya harus Warga Negara Indonesia (WNI) berdasarkan Nomor Induk
Kepedudukan (NIK).
"Kemudian terdaftar sebagai peserta Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek), yang masih aktif
di BPJS Ketenagakerjaan yang dibuktikan dengan nomor kartu kepesertaan," katanya saat
konferensi pers di Kantor Presiden, Senin, 10 Agustus 2020.
Pekerja atau buruh penerima program ialah yang membayar iuran berdasarkan data per 30 Juni
tahun 2020. Dihitung berdasarkan upah dibawah Rp5 juta sesuai data yang dilaporkan
perusahaan-perusahaan kepada BPJS Ketenagakerjaan. Namun penerima program ini, kata Ida,
tidak termasuk pekerja yang menjadi peserta penerima program kartu pra kerja.
Calon penerima program tersebut, kata Ida, adalah peserta yang sudah terverifikasi dan
tervalidasi oleh BPJS Ketenagakerjaan yang diyakini datanya paling akurat dan lengkap sehingga
dapat dipertanggungjawabkan. Para peserta juga bukanlah PNS atau pegawai BUMN.
Untuk jumlah calon penerima bantuan totalnya ada 15.725.232 orang. Jumlah itu telah
ditingkatkan dari yang semula hanya 13.870.496 orang. "Dengan demikian, maka anggaran
bantuan untuk subsidi upah ini mengalami kenaikan menjadi Rp37,7 triliun dari semula Rp33,1
triliun," kata Ida.
Dalam penyalurannya Menteri Ketenagakerjaan telah menetapkan Tim Koordinasi Pelaksanaan
yang bertujuan agar program tersebut berjalan tepat sasaran. Selain itu dalam pelaksanaan
program akan dikawal langsung oleh Kepolisian RI, Kejaksaan Agung, BPK, BPKPK dan KPK.
Ia menambahkan, tujuan stimulus untuk melindungi, mempertahankan dan meningkatkan
kemampuan ekonomi pekerja atau buruh selama masa pandemi.
Di tempat yang sama, Direktur Utama BPJamsostek (BPJS Ketenagakerjaan) Agus Susanto
menyatakan pihaknya telah melakukan penyisiran data by name by address . Namun kendala
yang dihadapi, data-data tersebut belum dilengkapi nomor rekening yang dilaporkan
perusahaan.
"Kami telah menyampaikan kepada perusahaan untuk melengkapi nomor rekening pekerjanya,
yang upahnya dibawah Rp5 juta," katanya.
Ia meminta peran aktif para pengusaha agar program itu tepat sasaran. Agus juga mengingatkan
perusahaan-perusahaan untuk mematuhi aturan ketenagakerjaan dan mendaftarkan para
pekerjanya yang belum terdaftar.
"Perusahaan wajib untuk mendaftarkan para pekerjanya ke Jamsostek. Dan bagi para pekerja,
ini adalah hak perlindungan," katanya.
Sementara, Ketua Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional, Budi Gunadi Sadikin menyebut, bantuan
subsidi upah melengkapi bantuan sosial yang telah digelontorkan sebelumnya. Yakni bantuan
sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dengan sasaran 10 juta KK termiskin, bantuan Kartu
271
