Page 41 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 AGUSTUS 2020

Dalam hal anggaran, Sri Mulyani memastikan ini tidak menambah defisit. Sebab, Rp 70,6 triliun
itu berasal dari Daftar Isian Investaris Anggaran (DIPA) yang belum selesai di pagu program
Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Adapun besaran DIPA yang belum selesai adalah Rp 226,1
triliun.

Sri Mulyani menyampaikan mekanisme program BLT untuk 13 juta pekerja di luar PNS dan
pegawai BUMN itu sedang dalam tahap penyusunan.

Menkeu bilang saat ini pemerintah meminta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
Ketenagakerjaan untuk segera menyusun daftar penerima stimulus. Sebab, salah satu syarat
penerimaannya adalah aktif terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan dengan iuran di bawah Rp
150.000 per bulan.

"Jadi untuk membantu mereka yang penghasilannya di bawah Rp 5 juta per bulan ini sekarang
paling tidak sudah mendapatkan nama, alamat, dan bahkan kita minta account mereka untuk
bisa mengeksekusi. Jika tidak ada ini, akan sulit bagi pemerintah menyalurkannya." Kata Menkeu
dalam Konferensi Pers, program PEN, Senin (10/8).

Menkeu bilang saat ini melalui BPJS Ketenagakerjaan, pemerintah sudah mengantongi nama,
alamat, dan nomor account bakal calon penerima insentif Rp 600 ribu per bulan. Sementara
untuk nomor rekening pekerja tersebut sudah ada 208 ribu yang masuk daftar Kemenkeu.
Kata Menkeu, untuk menyalurkan program yang sifatnya baru memang sulit. Berbeda dengan
program yang sudah ada sebelum pandemi terjadi, sehingga hanya tinggal ditambah porsi
anggarannya. Misalnya, Program Keluarga Harapan (PKH), kartu sembako, bantuan sembako
Jabodetabek, bantuan non tunai Jabodetabek, Batuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa.

Program tersebut pun sudah masuk dalam anggaran perlindungan sosial dalam program PEN
yang mana realisasinya sebesar Rp 86,45 triliun, setara 42,3% dari total anggaran senilai Rp
203,91 triliun. Bahkan bila dibandingkan dengan anggaran perlindungan sosial yang DIPA-nya
sudah ada, penyerapannya mencapai 48,8% dari DIPA sebesar Rp 177,1 triliun.

Selain itu, Menkeu menyampaikan untuk mendorong konsumsi rumah tangga di kurtal III-2020,
pemerintah juga mengucurkan gaji ke-13 untuk aparatur sipil negara (ASN) dengan anagaran
sebesar Rp 28,82 triliun. Total anggaran itu terdiri dari dana melalui APBN sekitar Rp 14,83 triliun
dan berasal dari APBD sebesar Rp 13,99 triliun.

"Sudah hampir terselesaikan 100% untuk yang pusat dari Rp 14,83 triliun sudah terealisasikan
sebesar Rp 13,57 triliun. Sedangkan untuk daerah ini tergantung dari perwakilan kepala
daerahnya," jelas Menkeu.

Adapun, Menkeu berharap, dengan adanya Bansos dan gaji ke-13 tersebut, konsumsi rumah
tangga bakal stagnan alias 0%. Harapan ini setidaknya, lebih baik dari pencapaian konsumsi
rumah tangga di kuartal II-2020 yang minus 5,51 year on year (yoy).
Kendati sudah diguyur berbagai stimulus daya beli, Menkeu bilang ke depan konsumsi rumah
tangga akan tergantung dari confidance masyarakat untuk melakukan aktivitas. Sehingga,
penanganan kesehatan menjadi hal utama untuk menggerakkan ekonomi di kuartal III-2020 ini.

Sampai dengan akhir tahun 2021, Menkeu memprediksi pertumbuhan ekonomi akan berada di
rentang minus 0,4% sampai 1%. Semakin cepat dan ketat penanganan pandemi, maka ekonomi
bisa ikut pulih..

Judul Penerima Bantuan Upah Pekerja Sebanyak 15,7 Juta Orang

40